Ramai Isu Pemindahan Ibu Kota, Harga Tanah di Kalteng Naik 4 Kali Lipat

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui lokasi pemindahan ibu kota adalah Kalimantan. Meski demikian, dia belum menyampaikan di provinsi mana lokasi pemindahan Ibu Kota Negara nanti.

Dengan munculnya isu ini, harga tanah di lokasi bakal calon Ibu Kota Indonesia yang baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mulai naik hingga empat kali lipat dari harga sebelumnya.

"Masyarakat sekarang banyak berbondong-bondong ada yang menjual tanahnya, karena harganya sedang naik empat kali lipat," kata Binartha salah satu masyarakat saat ditemui Kantor Berita Antara di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dikutip Antara, Selasa (30/7).

Binartha menjelaskan, bahwa kenaikan harga tanah di dekat lokasi pemukiman terjadi karena masyarakat banyak yang termakan tingginya harga tanah setelah isu pemindahan ibu kota. Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Gunung Mas, satu kavling tanah biasanya dipatok ukuran 20x30 meter, dengan harga Rp10 juta jika jauh dari pemukiman. Sedangkan harga tanah yang dekat dengan pemukiman, biasanya dihargai Rp25 juta.

Dengan munculnya informasi akan dijadikan ibu kota, tanah melonjak menjadi Rp 40 juta per kavling dan Rp 100 juta per kavling bila dekat dengan pemukiman atau naik empat kali lipat. Menurutnya, hal tersebut adalah langkah yang kurang tepat, sebab belum dipastikan secara tepat mengenai lokasi Istana Negara ataupun pusat ibu kota nantinya.

Menanggapi hal tersebut, Camat Manuhing Sugiarto juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu ambil langkah spekulatif dengan aksi jual beli tanah. Dia mengimbau masyarakat tidak terbawa isu mengenai tingginya harga tanah yang akan diganti nantinya, menyusul pembangunan Istana Negara yang akan dicanangkan.

"Lokasinya saja belum dipastikan titiknya, kok sudah pada jual beli, nanti kalau salah kan rugi besar, tidak usah beli-beli tanah dulu," kata Sugiarto.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Presiden Joko Widodo usai mengunjungi Kecamatan Manuhing, Gunung Mas, pada Mei 2019, mulai menaruh hati dengan lokasi tersebut. Namun saat ini kajian masih dilakukan.

Data menunjukkan, prediksi kebutuhan lahan untuk Istana Negara akan memakan luas sekitar 121 hektare, jika administrasi tanah milik warga tidak diperoleh dengan cara yang benar, ditakutkan lahan yang terkena dampak pembangunan tidak akan mendapat ganti rugi.