Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Program pengentasan kemiskinan dinilai tak berhasil

Program pengentasan kemiskinan dinilai tak berhasil miskin. merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Program pengentasan kemiskinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dinilai tidak berhasil. Pasalnya, dana dari program tersebut sebagian besar habis untuk membayar pegawai program tersebut.

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) mengatakan program pengentasan kemiskinan yang diusung pemerintah saat ini sangat tidak efektif dan tidak memberikan dampak positif untuk masyarakat miskin khususnya di daerah.

Ketua Pembina ASPPUK Klaten Yanti menyebutkan, program pengentasan kemiskinan di Klaten tidak berhasil. "Ini saya yakin tidak hanya di Klaten, ini terjadi hampir disemua kabupaten di Indonesia. Di daerah mereka tetap miskin walaupun ada program pengentasan kemiskinan," ungkap Yanti di Seminar Nasional di Jakarta, Kamis (13/12).

Pasalnya, lanjut dia, uang untuk mengentaskan kemiskinan habis untuk operasional pegawai. Dia mengatakan, dari total dana pengentasan kemiskinan, 73 persen habis untuk gaji pegawai saja. Sisanya, habis untuk penunjang kegiatan pegawai tersebut seperti transportasi dan alat-alat administrasi.

Bukan hanya itu, Yanti juga menyebut di daerah juga banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan raskin (beras miskin) dari program pemerintah. Selain itu, dana PNMP juga tidak efektif untuk mengembangkan usaha menghilangkan kemiskinan.

"PNPM tahun 2013 dana nya sekitar Rp 4 triliun. Apakah ini betul-betul menjawab untuk pengentasan orang miskin anda bisa jawab sendiri," tambahnya.

Program penanggulangan kemiskinan tidak efektif karena adanya ikut campur politis yang berdampak tidak terjawabnya kebutuhan masyarakat. Tidak hanya komentar, ASPPUK juga memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah agar program pengentasan kemiskinan diperbaiki.

Rekomendasi pertama adalah pemerintah harus mengevaluasi kembali program pengentasan kemiskinan dan menindak serius dan spesifik penanganan kemiskinan setiap daerah, karena setiap kemiskinan di daerah mempunyai budaya dan masalah berbeda serta penanganannya berbeda.

"Subsidi diberikan hanya kepada kelompok sangat miskin dengan mekanisme by name dan pemerintah harus petakan kembali secara detail data kemiskinan," tambahnya.

Kemudian pemerintah juga harus menciptakan lapangan pekerjaan serta menciptakan ruang bagi orang miskin untuk memberikan pendapat dan mengambil kebutuhan apa yang mereka butuhkan. "Mereka (orang miskin) lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Masyarakat tidak pernah dilibatkan," pungkasnya.

(mdk/rin)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Menaker berharap sebagai pimpinan tinggi yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengawasan internal.

Baca Selengkapnya
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP

Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya
Pegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya

Menaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Siap Pindahkan 292 Pegawainya ke IKN, Tergantung Kesiapan Prasarana
Kemenkeu Siap Pindahkan 292 Pegawainya ke IKN, Tergantung Kesiapan Prasarana

Jumlah pegawai dan pejabat yang akan dipindah ke IKN masih bisa bertambah atau justru berkurang.

Baca Selengkapnya
Muhadjir Sebut Target Penurunan Kemiskinan Kian Sulit, Capai 7,5%
Muhadjir Sebut Target Penurunan Kemiskinan Kian Sulit, Capai 7,5%

Pemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Manfaatkan Kecerdasan Buatan dalam Proses Pembelajaran
Pemerintah Bakal Manfaatkan Kecerdasan Buatan dalam Proses Pembelajaran

Pemerintah Bakal Manfaatkan Kecerdasan Buatan dalam Proses Pembelajaran

Baca Selengkapnya
Gerak Cepat, Pemerintah Bahas Anggaran Makan Siang Gratis Program Prabowo-Gibran Pekan Depan
Gerak Cepat, Pemerintah Bahas Anggaran Makan Siang Gratis Program Prabowo-Gibran Pekan Depan

Airlangga mengatakan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis tersebut.

Baca Selengkapnya
Segini Anggaran Pilkada Serentak 2024 yang Disiapkan Pemerintah, Jumlahnya Fantastis
Segini Anggaran Pilkada Serentak 2024 yang Disiapkan Pemerintah, Jumlahnya Fantastis

Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.

Baca Selengkapnya