Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Program Bantuan Rp600.000 untuk Pekerja Gaji di Bawah Rp5 Juta Bisa Timbulkan Masalah

Program Bantuan Rp600.000 untuk Pekerja Gaji di Bawah Rp5 Juta Bisa Timbulkan Masalah Industri. bahanbakar.com

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menyebut bahwa program dan kebijakan pemerintah selama ini masih berfokus pada pemulihan ekonomi ketimbang untuk mengatasi pandemi covid-19.

"Kalau kita melihat program pemerintah, berbagai rancangan aksi-aksi ternyata dominan untuk ekonomi dari pada mengatasi pandemi. Dilihat dari upaya kredit, bansos, bahkan uang Rp600.000 untuk pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta," kata Tauhid dalam Press Conference Indef di Jakarta, Kamis (6/8).

Bantuan tunai pemerintah sebesar Rp600.000 untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta juga dirasa kurang efektif. Sebab hanya yang memiliki BPJS saja yang bisa mendapatkan bantuan tersebut.

"Saya tergelitik dengan program baru dari pemerintah yang akan membagikan bansos Rp600.000 untuk pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta. Persoalannya adalah yang bekerja sebagai buruh karyawan di Indonesia itu ada 52,2 juta pekerja. Bagaimana memilih 15 juta pekerja? Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan, dan mengapa hanya peserta BPJS yang dijadikan dasar? semua merasa berhak mendapatkannya," tegasnya

Di sisi lain, banyak pekerja yang di-PHK yang belum mendapatkan bantuan sosial. Dia menilai program tersebut hanya akan menjadi masalah ke depannya.

"Gagasan yang baru dibuat ini bagus, tapi akan menjadi masalah dan pertanggung jawabannya pun akan bermasalah dikemudian hari, karena mereka (buruh) berhak mendapatkan bantuan sosial untuk pekerja."

siap Resesi

Tauhid mengatakan, pemerintah dan masyarakat saat ini seharusnya sudah siap dalam menghadapi resesi. "Persoalannya adalah kalau pemerintah mengatakan bahwa triwulan kedua nanti hingga Oktober atau November, menurut saya ini terlambat. Seharusnya kita siap dalam skenario resesi, bukan skenario untuk pemulihan," ungkapnya.

Tauhid menambahkan, jika hingga triwulan keempat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif dan angka covid-19 belum turun, maka Indonesia akan menuju depresi. Pada triwulan kedua saja, perekonomian Indonesia mengalami kerugian akibat Covid-19 hingga Rp145,64 triliun yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Kerugian ini sangat berdampak pada masyarakat. Berbagai proyeksi penambahan pengangguran, kemiskinan hingga 10 juta jiwa, pengusaha banyak yang PHK karyawannya."

Menurut Tauhid, sumber pertumbuhan ekonomi paling besar selama ini berasal dari konsumsi rumah tangga. "Nah yang paling besar pertumbuhannya adalah dari sisi konsumsi rumah tangga sekitar 50 persen yang turun hingga minus 5,5 persen. Kalau kita lihat dari data yang disampaikan BPS, ternyata pada triwulan kedua konsumsi rumah tangga sudah negatif, artinya masyarakat sudah mulai bukan hanya mengencangkan ikat pinggang untuk pengeluaran yang lain, tetapi mengurangi porsi makannya juga gitu," ungkapnya

Reporter Magang: Brigitta Belia

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Keberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak
Keberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak

Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Bulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia
Bulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia

Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar
Jokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar

Sejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Tak Pernah Dapat Bantuan, Warga Tak Mampu Mengadu ke Ganjar
Tak Pernah Dapat Bantuan, Warga Tak Mampu Mengadu ke Ganjar

Pada kesempatan ini, Ganjar kemudian mengkampanyekan program KTP Sakti untuk pemerataan bantuan pemerintah.

Baca Selengkapnya
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.

Baca Selengkapnya
Dikeluhkan Soal Modal saat Blusukan ke Pasar Boyolali, Ganjar Janjikan Kredit Bunga Ringan Khusus Pedagang
Dikeluhkan Soal Modal saat Blusukan ke Pasar Boyolali, Ganjar Janjikan Kredit Bunga Ringan Khusus Pedagang

Ganjar bicara memiliki program bernama Kredit Lapak, kredit murah khusus untuk para pedagang pasar saat menjabat Gubernur Jateng.

Baca Selengkapnya
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP

Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras

Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.

Baca Selengkapnya