Presiden baru berpeluang lebur bank BUMN

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan penggabungan bank pelat merah seharusnya tetap dilakukan. Tidak adanya bank BUMN masuk 10 besar di level Asia Tenggara sudah terbukti merugikan Indonesia menghadapi liberalisasi pasar perbankan di Asia Tenggara enam tahun mendatang.

Kendati demikian, dia juga tidak sepakat dengan wacana peleburan PT Bank Mandiri Tbk dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk yang sudah dilarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Soalnya secara fungsional, dua bank itu berbeda segmen penyaluran kredit.

"Kalau dari arsitektur perbankan kita, BTN itu bank dengan fungsi khusus, jadi Bank Mandiri harus dimerger dengan sesama bank umum," kata pria akrab disapa CT itu di kantornya, Jakarta, Kamis (12/6).

Hanya ada empat bank pelat merah di Indonesia. Selain BTN yang menggarap sektor kredit rumah dengan bunga rendah, ada pula PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang fokus di sektor kredit mikro dan pedesaan. Artinya, pilihan melebur Mandiri dengan sesama bank BUMN tinggal menyisakan PT Bank Nasional Indonesia Tbk (BNI).

Tapi CT berkukuh tidak mau menyebut ide yang dibahas sebagai peleburan Mandiri-BNI. Kajian ini juga baru bisa dijalankan di era presiden baru.

"Dalam waktu singkat pengkajian dilakukan, tapi diberi rekomendasi ke pemerintahan baru nanti. Kita tidak bicara bank satu dengan yang lain. Jadi jangan berspekulasi," ungkapnya. 

Salah satu alasan pemerintah kembali membuka kemungkinan melebur bank pelat merah adalah pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Salah satu poin dari pasar tunggal kawasan adalah liberalisasi perbankan pada 2020.

Selama ini, perwakilan bank besar di Tanah Air tak pernah diundang dalam rapat membahas penyatuan pasar keuangan Asia Tenggara.

"Mandiri tidak masuk 10 besar bank di Asean, kita tidak terlibat proses pembentukan kebijakan, yang diundang selalu top 10 bank di Asean, karena itu butuh bank besar," kata CT.