Merdeka.com - Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis premium. Namun baru beberapa jam, kebijakan itu kemudian dianulir. Presiden Joko Widodo menunda kenaikan harga BBM tersebut dengan pertimbangan rendahnya daya beli masyarakat.

Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi menilai keputusan pemerintah menunda kenaikan BBM subsidi merupakan langkah yang tepat. Sebab, meskipun saat ini harga minyak dunia merangkak naik Pertamina masih mendapat untung walaupun tipis.

"Kalau banyak mengatakan Pertamina mau rugi atau bangkrut, saya kira tidak benar," ujar Fahmi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (13/10).

Fahmi menjelaskan, jika Pertamina tidak menaikkan harga premium maka potensi kehilangan pendapatan (potential loss) sebesar Rp 24,3 triliun. Ini kemungkinan akan membuat laba Pertamina akan menurun dibandingkan dengan tahun lalu.

"Potential loss itu saya hitung sekitar Rp 24,3 triliun potential loss. Nah potential loss ini menggerogoti profitnya Pertamina, profitnya itu sekarang lebih kecil dari tahun lalu misalnya. Tapi dia belum rugi atau bangkrut itu enggak. Artinya keuangan Pertamina masih cukup mampu," jelasnya.

Sebaliknya, apabila harga premium dinaikkan memang akan mengurangi beban Pertamina atau potential loss akan turun. Namun hal ini akan berdampak pada inflasi dan bisa menggerus daya beli masyarakat.

"Barangkali yang pertimbangan Jokowi ada dua hal. Karena daya beli kita rakyat masih rendah karena pertumbuhan ekonomi kita stagnan atau rendah. Kalau dinaikkan akan semakin terpuruk daya beli tadi," jelasnya.

"Inflasi pasti akan terjadi. Kalau inflasi maka harga-harga kebutuhan pokok pasti naik. Kalau harga kebutuhan naik siapa yang banyak berkorban? Itu rakyat miskin."