Permudah Ekspor, Pemerintah Jokowi Hapus Ketentuan Wajib Laporan Surveyor
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK akan menghapuskan ketentuan wajib Laporan Surveyor (LS) untuk ekspor sejumlah komoditas. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot ekspor nasional.
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah telah sepakat untuk mempermudah proses ekspor komoditas Indonesia. Salah satunya dengan menghapuskan ketentuan LS.
"Pokoknya kita bikin kemudahan. Semua yang bisa disederhanakan kita sederhanakan. LS, buat apa diperiksa bolak balik," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/1).
Menurut dia, selama ini kewajiban untuk menyampaikan Laporan Surveyor untuk ekspor komoditas tertentu malah menghambat kinerja ekspor. Oleh sebab itu, jika sudah ada pemeriksaan seperti yang dilakukan oleh Bea Cukai, maka LS tidak perlu lagi.
"Ya buat apa diperiksa-periksa, kan ada duplikasinya. Di sana diperiksa, di sini diperiksa. Ya toh ada Bea Cukai juga diperiksa. (Ketentuan harus lewat lembaga surveyor?) Enggak usah, yang bisa dihilangkan, ya dihilangkan. Jadi ini satu bentuk kemudahan," kata dia.
Enggar mencontohkan komoditas yang akan ekspornya tersebut antara lain produk mineral, batubara dan sawit. Untuk itu, Kemendag juga akan merevisi sejumlah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang terkait.
"Dan kita akan ubah Permendag-nya. Enggak hafal, banyak. (Kapan?) 1 minggu selesai. Enggak bisa langsung secara kuantitas langsung dihitung dampaknya. Kita bicara kemudahan, percepatan, mengurangi berbagai biaya yang tidak perlu," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca SelengkapnyaKerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.
Baca SelengkapnyaSaat peresmian, Jokowi menekankan pentingnya sistem pengelolaan air limbah cair.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya