Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Per Oktober, Realisasi Anggaran Pelindungan Sosial Capai Rp338,2 Triliun

Per Oktober, Realisasi Anggaran Pelindungan Sosial Capai Rp338,2 Triliun Menkeu Sri Mulyani. ©2020 Youtube.com/KemenkeuRI

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp338,2 triliun per 31 Oktober 2021, angka ini mencapai 91,8 persen terhadap APBN.

Realisasi terbesar berasal dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp159,8 triliun. Antara lain Kementerian Sosial Rp73,8 triliun untuk penyaluran bantuan PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, hingga sembako PPKM.

Kemudian, Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp15,25 triliun untuk penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp1.200.000 per pelaku usaha mikro. BPUM sendiri telah menjangkau 12,71 juta usaha mikro.

"Lalu, Kementerian Ketenagakerjaan Rp6,7 tirliun untuk bantuan subsidi upah," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (25/11).

Komposisi selanjutnya ialah belanja non Kementerian/lembaga senilai Rp160,5 triliun. Di antaranya untuk subsidi energi dan non energi sebesar Rp138 triliun hingga program Kartu Prakerja sebanyak Rp21 triliun bagi 5,9 juta peserta.

"Terakhir, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp18 tirliun untuk 5,6 juta keluarga," tandasnya.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Anggaran Perlindungan Sosial Tembus Ratusan Triliun

Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Anggaran Perlindungan Sosial Tembus Ratusan Triliun

Anggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Kumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran

Kumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran

Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya

Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Heboh Dana Perlinsos Rp496,8 T saat Pilpres, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani

VIDEO: Heboh Dana Perlinsos Rp496,8 T saat Pilpres, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024

Sri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023

Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023

Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp345 Triliun Hingga 12 Desember 2023

Pemerintah Tarik Utang Rp345 Triliun Hingga 12 Desember 2023

"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya
Gubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023

Gubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023

Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.

Baca Selengkapnya