Per Hari Ini, Serapan Anggaran NTT Baru Capai 80 Persen

Merdeka.com - Kepala Kantor Direktur Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Timur (NTT) Lidya Kurniawati Christyanti mengatakan, serapan anggaran NTT per 15 November 2019 baru mencapai 80 persen. Adapun alokasi anggaran tahun ini untuk NTT sebesar Rp35,08 triliun.

"Kondisi di NTT, APBN nya meningkat dari tahun ke tahun 2019 Rp35,08 triliun. Realisasinya sampai 2019 Oktober 76 persen, tadi pagi menyentuh 80 persen," ujarnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (15/11).

Pada awal tahun, target penyerapan anggaran untuk NTT adalah 95 persen. Namun penyerapan tersendat karena penyaluran anggaran dari Kementerian Keuangan baru terealisasi secara keseluruhan di pertengahan tahun.

"Seharusnya APBN instrumen alat dan jadi bagian dari countercyclical dari momentum namun, kalau kita lihat dari tahun ke tahun kan prediksi awal 95 persen tapi Juli ada alokasi anggaran baru. Salah satunya untuk balai prasarana dan pemukiman," jelas Lidya.

Dia menambahkan, pihaknya terus mendorong agar seluruh sektor seperti Balai Pemukiman yang tengah merampungkan proyek dapat melakukan penyerapan anggaran dengan baik. Sebab, batas untuk pelaporan nota belanja anggaran baru berakhir pada 20 Desember 2019.

"Kami tetap dorong karena kemarin ada aturan kembali belanja sesuai kondisi kas negara. Kami sudah koordinasi dengan balai pemukiman realisasinya baru 23 persen padahal pekerjaannya fisik," jelasnya.

"Maka mumpung di sini saya mau lihat dan mendorong paling tidak sentuh 90 persen karena data per hari ini pergerakannya masih cukup lambat 72,92 persen. Kami tetap optimis karena surat bayar sampai 20 Desember," tandasnya.

Tekan Perjalanan Dinas

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengurangi pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan perjalanan dinas. Menurutnya, anggaran dinas yang dilakukan pemerintah daerah selama ini masif relatif tinggi.

"Tolong untuk perjalanan dinas, untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wira-wiri. Wira-wirinya itu 13,4 persen sendiri dari APBD, belum unit costnya juga lebih mahal," ujar Menteri Sri Mulyani di Acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020, Kantor DJP, Jakarta, Kamis (14/11).

Di sisi lain porsi belanja pegawai juga terbilang tinggi yaitu mencapai 36 persen dari APBD. Sedangkan belanja jasa kantor mencapai 17,5 persen dari APBD. "Jadi, Bapak, Ibu, sekalian kalau dilihat perjalanan dinas dan jasa kantor itu sudah 31 persen sendiri, itu belum belanja pegawai tadi, 36 persen," kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan seharusnya pemerintah daerah memberikan porsi yang besar untuk kebutuhan pembangunan di daerahnya masing-masing. Bukan justru, mengambil porsi APBD yang justru untuk keperluan yang tidak terlalu penting.