Penurunan gini ratio era Jokowi tertinggi sejak krisis moneter '98
Merdeka.com - Bank Dunia, dalam ulasan Indonesia Economic Quarterly Report atau IEQ edisi Oktober 2016, mencatat koefisien GINI (gini ratio) turun 1,1 poin ke 39,7. Meskipun angka ketimpangan ini tetap tinggi, ini merupakan penurunan tahunan terbesar sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan pertumbuhan yang tangguh dan reformasi kebijakan telah membantu upaya mengurangi kemiskinan.
"Tingkat kemiskinan di Indonesia turun 0,4 persentase poin pada kuartal pertama 2016; ini merupakan penurunan tahun-ke-tahun terbesar dalam tiga tahun terakhir," jelasnya di Jakarta, Selasa (25/10).
Kebijakan yang mendorong penurunan tersebut adalah: upaya menstabilkan harga beras (termasuk manajemen impor beras dan operasi pasar oleh Bulog), dan perluasan program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, yang menyalurkan bantuan tunai bersyarat. Perluasan program tersebut mencakup 3,5 juta rumah tangga baru dan berkontribusi terhadap hampir sepertiga dari total penurunan kemiskinan.
Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong, memberikan catatan dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menilai tingginya kesenjangan sosial masih menjadi persoalan harus diselesaikan pemerintah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah seharusnya diimbangi dengan sisi ekonomi masyarakat. Ali mendapat data dari Badan Pusat Statistik (BPS). menyebutkan masih ada 27 juta orang miskin harus mendapatkan bantuan.
"Iya kemiskinan masih banyak, pembangunan infrastruktur harus dilakukan, ekonomi juga harus, tapi juga kesenjangan sosial harus dikurangin dong," kata Ali di Komplek DPR, Senayan, Jakarta.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaSalah satunya karena berhasil menahan tingkat inflasi di kisaran 2,6 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia, namun seluruh dunia.
Baca Selengkapnyamargin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaSaat debat Anies membandingkan kenaikan gaji TNI/Polri lebih banyak di era SBY dibanding Jokowi, Simak Penelusurannya
Baca Selengkapnya