Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan ada perubahan nomenklatur kementerian di periode keduanya. Meski demikian, belum diketahui kementerian mana saja yang akan diubah maupun yang akan digabung.

Wakil ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, perubahan nomenklatur bukan hal yang dapat diprioritaskan. Bahkan, hal ini bisa mengganggu ekonomi dalam jangka pendek.

"Bisa berpotensi untuk ganggu ekonomi. Bukannya tidak urgent, tapi maksud saya harus benar-benar didalami. Jadi jangan begitu cepat. Nah ini harus mengajak pemangku kepentingan untuk meminta masukan, karena tidak bisa segampang itu," kata Shinta dalam forum Syndicate, Jakarta, Kamis (29/8).

Dia mengatakan bahwa nomenklatur harus menjadi pertimbangan yang matang terhadap perubahan kabinet, baik penggabungan maupun pemecahan kementerian karena, mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang sedang bermasalah secara global maupun domestik.

"Eksekusinya walaupun menurut presiden bilang cepat, tapi tidak memungkinkan karena menyangkut banyak sekali pihak. Jadi kalau kita melihat penggabungan atau pembentukan yang baru kaitannya dengan individu dan anggarannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi sudah pernah melakukan perubahan nomenklatur, di antaranya penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan. Selain itu juga pemisahan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Reporter Magang: Evie Haena Rofiah