Pengusaha dukung pemerintah perang dagang dengan Norwegia

Merdeka.com - Pemerintah Norwegia berencana melarang impor bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Adanya rencana tersebut maka perang dagang akan dimulai oleh pemerintah Indonesia.

Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono mengapresiasi pemerintah yang menyatakan siap perang dagang dengan Norwegia. Menurutnya, hal itu dilakukan Norwegia agar Indonesia jangan menjual kelapa sawit terlalu murah, karena akan susah untuk melawan Indonesia dengan produktivitas kelapa sawit yang tinggi.

"Kalau kita mau bicara jujur, mereka tidak akan bisa tanpa sawit, dunia tidak akan bisa. Mereka mau gantikan dari mana, mau buka hutan berapa juta ha lagi, orang 1 banding 10. Kita 1 hektare mereka 10 hektare. Jadi itu murni perang dagang. Walaupun kita tidak bisa seperti itu, kita tetap kejar pasar lain untuk mengantisipasi apabila ada perang dagang seperti saat ini," katanya di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (14/3).

Dia menilai, Norwegia tidak mudah mengganti kelapa sawit dengan minyak lainnya karena pada dasarnya dunia sangat membutuhkan CPO. Bahkan secara produksi, Norwegia tidak akan bisa mengejar Indonesia lantaran produktivitas kelapa sawit dalam negeri sangat tinggi.

"Tidak akan ke kejar secara produksi, apalagi kalau seperti sekarang gangguan panen terhadap bunga matahari terhadap kedelai terganggu, mereka mau ngambil dari mana? Kan mereka cuma tanaman musiman, kalau mereka musim dingin panjang mereka terganggu itu susah," jelasnya.

Dengan adanya perang dagang ini, Eddy mengimbau agar pemerintah tak hanya menghentikan ekspor CPO, namun juga menghentikan ekspor ikan ke Norwegia. "Artinya pemerintah juga berusaha jangan sampai kita diganggu terus, kalau perlu mereka juga kita ganggu juga kan. Artinya pemerintah memperhatikan bahwa ini hajat hidup orang banyak di sawit ini," tandasnya.