Pengamat: Jokowi jangan pilih orang partai gantikan Arcandra di ESDM
Merdeka.com - Masyarakat Indonesia saat ini masih menunggu siapa yang akan menggantikan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM yang di copot karena kasus dwi kewarganegaraan.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi menyarankan agar presiden mencari orang yang 'merdeka' karena sektor energi sangat menggiurkan dan menghasilkan pundi-pundi rupiah.
Fahmi menegaskan, jangan sampai Presiden Jokowi memilih orang partai jadi Menteri ESDM.
"Kalau misalnya memutuskan perpanjangan ekspor konsentrat, bisa saja Freeport memberikan imbalan besar kepada orang nomor satu di bidang energi ini. Nah kalau orang partai maka dikhawatirkan ini akan menjadi sasaran korupsi untuk membiayai partainya," katanya dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (20/8).
Dia mencontohkan saat Kementerian ESDM dipegang kendali oleh Jero Wacik yang berasal dari partai politik, yang akhirnya terseret kasus korupsi.
"Karena kita sudah banyak contoh, nah kalau itu ketua ESDM tadi yang dia dari partai, kemudian dia korupsi nah ini betul-betul mengkhianati rakyat di situ, maka yang akan lebih aman bagi ESDM tadi itu bukan dari partai, karena berisiko besar," katanya.
Menurut Fahmi, bisa saja presiden memilih orang partai jika sistem sistem kepartaian Indonesia sudah membaik.
"Yang saya khawatirkan kalau Menteri ESDM baru nanti dari partai adalah syarat dengan kelompok kepentingan. Jadi saya tegas itu ya Menteri ESDM jangan orang partai."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaGerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin para santri dan pelajar menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaGerindra menyambut baik apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi dalam mengangkat siapapun menjadi menteri.
Baca SelengkapnyaTonny menggantikan posisi Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya