Penegakan Hukum Lemah Penyebab Indonesia 'Tertumpuk' Sampah
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Christine Halim, mengharapkan pemerintah dapat mempertegas pelaksanaan pengelolaan sampah. Menurut dia, sampah masih menjadi persoalan di Indonesia karena belum kuatnya aspek law enforcement alias penegakan hukum.
"Yang penting ini kan penegakan hukum. Kenapa kalau kita ke Singapura kita tidak berani buang sampah sembarangan. Karena didenda dan benar-benar didenda dan dihukum. Itu yang kurang di Indonesia," kata dia, dalam Workshop Media, di Tangerang Selatan, Banten, Senin (10/12).
Dia mengatakan, sebenarnya instrumen hukum terkait pengelolaan sampah sudah ada. Hanya saja belum diterapkan secara maksimal. "Kementerian LHK mau komit menggunakan UU Persampahan, yang sudah ada. UU no 13 dan 45, permukiman itu punya kewajiban untuk mengelola sampah sendiri," jelas dia.
"Kalau dia tidak bisa melaksanakan dia diberi waktu satu tahun untuk mempunyai fasilitas penyortiran. Kalau tidak dilakukan kena pidana, tapi kan penegakan hukum ini kan belum dijalankan," lanjut Christine.
Selain itu, lanjut Christine perlu perbaikan dalam pengelolaan sampah di lapangan. Edukasi kepada masyarakat pun mesti terus ditingkatkan. "Missing-nya ada di management sampah. Tata kelola sampah kita harus dibenahi. Edukasi harus ditingkatkan, anak-anak sekolah diajarkan kamu kalau buang sampah harus begini. Ibu-ibu diajari, Bu jangan dicampur," imbuhnya.
"Truknya juga harus dibenahi. Hari ambil sampah organik. Hari Selasa ambil sampah plastik, itu contoh-contoh yang di luar negeri sudah banyak sekali," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dasar Hukum Pemilu di Indonesia, Pahami Aturannya
Pemilu di Indonesia diatur dalam undang-undang yang jelas.
Baca SelengkapnyaPeringati Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari, Begini Asal-usulnya
Hari Peduli Sampah Nasional bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan peran aktif semua pihak dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar.
Baca SelengkapnyaMenuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Densus Tangkap 7 Terduga Teroris di Sulteng: Aksi Penegakan Hukum yang Berhasil!
Ketujuhnya kini masih menjalani pemeriksaan intensif
Baca SelengkapnyaJelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Cak Imin Minta Doa ke Relawan
Cak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaSebutkan Asas Pemilu di Indonesia, Inilah Penjelasannya
Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPengamat Al Azhar Sebut Tambahan Alokasi Pupuk Adalah Solusi Pasti
Pupuk adalah problem utama bagi para petani selama ini
Baca SelengkapnyaPedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya
Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.
Baca Selengkapnya