Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Ungkap Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

Pemerintah Ungkap Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Astera Primanto Bhakti diperiksa KPK. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengatakan pemerintah pusat kesulitan melakukan kontrol terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, Kementerian Keuangan tidak memiliki perwakilan di daerah.

"Di daerah tidak ada lembaga yang seperti Kementerian Keuangan, ini ada di tempat terpisah sehingga menyebabkan APBD tidak terserap secara optimal," kata Primanto dalam Talk Show Daerah Bangkit, Indonesia Maju, Jakarta, Kamis (27/8).

Primanto menjelaskan anggaran APBD menjadi tanggung jawab langsung masing-masing kepala daerah. Dari pengamatannya dana daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai bukan program kegiatan.

Sedangkan belanja barang modal dan jasa minim bisa membangkitkan pembangunan daerah. "Paling gampang pasti belanja pegawai tapi kalau barang modal dan jasa ini tidak ada yang bisa untuk pembangkit daerah," kata dia.

Akibatnya, pembangunan daerah memiliki dampak yang berbeda di setiap wilayah. Tidak heran jika pembangunan di tiap daerah tidak merata karena tergantung kepemimpinan kepala daerahnya.

Pemerintah pusat pun membuat pembagian kluster daerah seperti daerah maju, menengah dan tertinggal. Pembagian kluster ini penting dalam memberikan perlakuan kebijakan.

"Daerah menengah dan tertinggal perlu dukungan baik dari kompetensi, perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan banyak hal yang perlu kita lakukan dorongan," kata dia mengakhiri.

Bos Bappenas: Mengatasi Ketimpangan Butuh Peran Semua Kalangan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan,guna mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan, pemerintah akan bekerja dengan agresif. Selain itu, pemerintah katanya tidak bisa bekerja sendiri karena membutuhkan partisipasi masyarakat. Sebab, kemiskinan dan ketimpangan merupakan masalah bersama.

"Oleh karena itu, pemerintah memerlukan dukungan dan kerja sama atau kolaborasi dengan semua kalangan seperti LSM, akademisi, pemerintah daerah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya," ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menutup acara Indonesia Development Forum (IDF) 2017 dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat (11/8).

Bambang menekankan perlunya peran swasta guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan dan mengatasi ketimpangan. Demikian pula dengan pemerintah daerah, karena apapun programnya, pada akhirnya dieksekusi di daerah.

Pemerintah akan fokus memperbaiki taraf hidup 40 persen penduduk terbawah dalam struktur ekonomi. Itu artinya, intervensi pemerintah akan difokuskan pada kelompok masyarakat tersebut. "Sejauh ini, Indonesia sudah baik polanya dalam mengurangi kemiskinan, tetapi belum cukup agresif. "Tentu banyak area yang harus diperbaiki," jelasnya.

Saat ini, pemerintah Jokowi-JK memiliki komitmen kuat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Setidaknya, hal tersebut tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7-8 persen dari angka baseline 11,22 persen di tahun 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan menurun dari 0.408 di tahun 2015 menjadi 0.36 di akhir RPJMN.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat

Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.

Baca Selengkapnya
Kepala Badan Otorita IKN Mundur, Basuki Harap Investasi Jalan Terus
Kepala Badan Otorita IKN Mundur, Basuki Harap Investasi Jalan Terus

Progres pembangunan IKN sudah mencapai 80 persen untuk tahap 1 dan 2 dengan penggunaan dana APBN.

Baca Selengkapnya
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Pembangunan Pemerintah Pusat & Daerah
Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Pembangunan Pemerintah Pusat & Daerah

Mendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya
DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI
DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI

Anggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

Baca Selengkapnya
Kemendagri Ingatkan Pemda Susun APBD Berasas 'Money Follow Program', Ini Penjelasannya
Kemendagri Ingatkan Pemda Susun APBD Berasas 'Money Follow Program', Ini Penjelasannya

Pemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Komandan Polisi Panggil Perwira Muda Lulusan Akpol 2023, Ditanya Isi Tas Jawabannya Mengejutkan
Komandan Polisi Panggil Perwira Muda Lulusan Akpol 2023, Ditanya Isi Tas Jawabannya Mengejutkan

Saat disebut, isi tas sang perwira tersebut sontak membuat komandan kaget

Baca Selengkapnya
DPR Sebut Anggaran Kementerian Pertahanan Capai Rp155 Triliun
DPR Sebut Anggaran Kementerian Pertahanan Capai Rp155 Triliun

Rapat untuk pagu anggaran indikatif Kemenhan dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut pembahasan alutsista dan pertahanan.

Baca Selengkapnya