Pemerintah Tetap Optimistis Meski Target Pertumbuhan Ekonomi 2021 Ambisius
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai antara 4,5 persen sampai dengan 5,3 persen di tahun ini. Target ini terbilang cukup ambisius di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah tetap optimistis target pertumbuhan tahun ini tercapai. Apalagi berbagai indikator perekonomian sudah menunjukkan adanya perbaikan.
"Memang cukup ambisius, namun kita optimis karena banyak sekali indikator makro dan sektoral yang menggambarkan akan ada pemulihan ekonomi," kata dia dalam video conference di Jakarta, Selasa (9/3).
Dia menyadari memang dibutuhkan kerja keras untuk mencapai hal tersebut. Setidaknya kebijakan dan berbagai program stimulus dari pemerintah di 2021 ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi domestik.
Susiwijono menambahkan, pemerintah saat ini juga telah menjalankan program vaksinasi yang diharapkan bisa mendorong herd immunity. Meski begitu, dia menyebut, protokol kesehatan tetap menjadi hal yang wajib dijalankan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021, RI Butuh Investasi Rp5.800 T
Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berkisar di angka 5,5 persen. Namun melihat kondisi realitas yang ada, diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hanya tumbuh minus 2 persen.
"Kondisi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini minus 2 persen sampai dengan ada sedikit pertumbuhan," kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot dalam FGD RPP MOdal Dasar PT & PT UMK dan RPP UMKM, Jakarta, Jumat (8/1).
Yuliot mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 di angka 5 persen maka kebutuhan investasi di Indonesia sebesar Rp 5.800 triliun. Tentunya target investasi tersebut tidak semua masuk dalam investasi pemerintah.
Adapun rinciannya yakni 5-7 persen investasi pemerintah, 5-8 persen kontribusi BUMN dan 90 persen - 84 persen berasal dari investasi swasta.
"Ini kita lihat sebagai target makro yang bisa jadi upaya kita bersama agar jadi pilar mesin penggerak perekonomian," kata Yuliot.
Hanya saja, berdasarkan data dari UNTAD kata Yuliot pertumbuhan investasi di Indonesia terus mengalami penurunan. Sebelumnya, pada tahun 2015 Indonesia bisa mendapatkan suntikan dana investasi sebesar USD 2 triliun.
Kemudian investasi tahun 2019 turun menjadi USD 1,5 triliun. Begitu juga pada tahun 2020 yang hanya bisa mendapatkan investasi sebesar US 1,1 triliun.
Yuliot mengatakan, terbatasnya aliran investasi ini pun harus diatur sedemikian rupa. Tujuannya agar target pembangunan tetap bisa tercapai di tengah keterbatasan dana investasi.
"Aliran investasi yang terbatas ini perlu kita atur sehingga targetnya bisa tercapai. Sehingga tidak perlu jadi kendala dalam menciptakan investasi," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaUntuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6 persen hingga 7 persen.
Baca SelengkapnyaKalau target pertumbuhan ekonomi dipaksakan sampai 7 persen yang terjadi bukan pertumbuhan yang sehat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaEkonomi Indonesia Diprediksi Meroket Usai Pemilu, Begini Data Bank Indonesia
Baca SelengkapnyaPrabowo bilang proyeksi pertumbuhan ekonomi tinggi ini hasil kajian dari tim khususnya.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi mengimbau untuk tetap berhati-hati terhadap ketidakpastian global.
Baca SelengkapnyaTantangan berat ketiga berasal dari disrupsi teknologi yang memberikan tekanan besar di sektor ketenagakerjaan.
Baca Selengkapnya