Pemerintah Sebut Akan Ada Perputaran Uang Rp 26 T dari Pilkada 2020

Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di masa kedaruratan kesehatan akibat Covid-19 ini. Bahkan, ditaksir ada sirkulasi dana hingga Rp 26 triliun pada Pilkada kali ini.

"Untuk Pilkada diharapkan ada sirkulasi dana, baik dari calon yang ikutin pilkada maupun dana dari KPU dan Bawaslu. Jumlahnya Rp25 triliun sampai Rp26 triliun," ujar Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Jumat (2/10).

Dia merinci, Rp19 triliun diantaranya digunakan untuk pembiayaan tenaga kerja yang terlibat pada penyelenggaraan pesta demokrasi itu. "Banyak sekali naker (tenaga kerja) yang dilibatkan untuk penyelenggaraan Pilkada," jelas dia.

Pemerintah Alokasikan Anggaran Pilkada Rp 20,64 T

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) membengkak menjadi Rp20,64 triliun akibat pandemi Virus Corona. Sebelumnya, anggaran pilkada hanya dialokasikan sebesar Rp15,23 triliun.

"Tadinya sebelum ada protokol kesehatan Rp15,23 triliun yang didanai APBD. Dengan adanya protokol kesehatan anggarannya jadi Rp20,64 triliun," ujar Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers online, Jakarta, Selasa (22/9).

Nantinya, penambahan dana penyelenggaraan pesta demokrasi sebesar Rp5,41 triliun tersebut akan ditambal menggunakan APBN. Sebab sebelumnya, anggaran pilkada hanya menggunakan APBD.

Menteri Sri Mulyani mengatakan, dari total anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp15,23 triliun, telah dicairkan sebesar Rp14,2 triliun atau 93,2 persen dari hingga awal September 2020. Sementara sisanya masih dalam proses.

"Sudah terealisasi posisi sampai awal September tentunya adalah Rp14,2 triliun atau 93,2 persen dan sedang dalam proses pencairan lainnya Rp1,025 triliun itu dari APBD," katanya.