Pemerintah Rencana Tarik Utang Rp596 Triliun di 2023

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebut bahwa penarikan utang pemerintah akan menurun drastis di 2023. Kementerian Keuangan merencanakan pembiayaan APBN melalui utang tahun depan sekitar Rp526,6 triliun sampai Rp596,7 triliun.

"Tahun depan utang kita kurangi menjadi minimal Rp526 triliun dan maksimal Rp596,7 triliun," kata Suahasil dalam Rakorbangpus 2022: Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2023, Jakarta, Kamis (21/4).

Penurunan penarikan utang ini bermakna APBN akan mulai dikonsolidasikan. Pengeluaran pembangunan, kementerian/lembaga dan TKDD harus dikendalikan. Apalagi mulai tahun ini pemerintah mengimplementasikan UU perpajakan yang baru dan UU HKPD.

"Bukan dikurangi tapi dibuat lebih efisien dan efektif," kata dia.

Sebaliknya, pendanaan pembangunan akan memanfaatkan peran swasta, BLU hingga SWF untuk meningkatkan investasi di perekonomian nasional.

"Jadi APBN kita kurangi dan dikonsolidasikan tanpa mengurangi belanja dan kemudian APBN bisa siap sedia lagi untuk menanggulangi fleksibel pembangunan kita," katanya.

Penarikan Utang 2020

Sebagai informasi, sejak tahun 2020 penarikan utang pemerintah terus membengkak. Tahun 2020 pemerintah tambah utang Rp1.193,3 triliun. Naik hingga 196,8 persen dari posisi Rp402,1 triliun.

Di tahun 2021 pemerintah melakukan penarikan utang sebanyak Rp871,7 triliun. Kontraksi hingga -26,9 persen. Lalu tahun ini Rp868,0 triliun. Dia berharap tahun ini penarikan utang pemerintah di bawah yang ditetapkan dalam APBN.

"Ini kita upayakan lebih rendah realisasinya dari Rp868 triliun," katanya.