Pemerintah Perpanjang Listrik Gratis Sampai September, Bansos Hingga Desember

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf kembali memperpanjang waktu pelonggaran pemberian listrik gratis untuk golongan 450 Volt Ampere (VA) dan diskon 50 persen untuk golongan 900 VA. Kebijakan ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan memperpanjang pemberian subsidi keduanya hingga mencapai 6 bulan ke depan atau sampai September 2020 mendatang. Sebelumnya, pemerintah hanya memberikan waktu tiga bulan terhitung sejak April - Juni saja.
Sri mulyani merincikan, pengguna listrik 450 VA akan diberikan kepada 24 juta rumah tangga. Sedangkan 900 VA diberikan kepada 7,2 juta rumah tangga. Adapun total anggaran keduanya menelan hingga mencapai Rp61,4 triliun
"Sebagian memang untuk subsidi listrik 450 VA dan 900 VA subsidi April sampai Juni diperpanjang sampai September," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin (18/5).
Tak hanya memperpanjang subsidi listrik, pemerintah juga memperpanjang program bantuan sosial (bansos) dalam bentuk sembako di Jabodetabek dan non Jabodetabek hingga akhir Desember 2020. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat yang rendah akibat Covid-19.
Sri Mulyani bilang, program bansos pada masa penyebaran Corona sudah diimplementasikan oleh pemerintah, mulai dari program keluarga harapan hingga Kartu Pra Kerja.
"Bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetabek diperpanjang menjadi sembilan bulan hingga Desember," kata Sri Mulyani
Besaran Insentif Berubah
Sebelumnya, bansos Jabodetabek berupa sembako senilai Rp600.000 diberikan selama tiga bulan sejak April sampai Juni. Sedangkan yang non-Jabodetabek berupa tunai Rp600.000 per bulan selama tiga bulan.
Dengan perpanjangan bansos ini, maka masyarakat akan tetap mendapatkan hingga Desember 2020. Namun mengenai besaran insentif yang diberikan pun ikut berubah, terutama di tiga bulan terakhir.
"Dengan perhitungan Juli-Desember menjadi hanya Rp300.000 per bulan dari yang tadinya Rp 600.000 per bulan," ujarnya.
Perlu diketahui beberapa bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak berupa program keluarga harapan (PKH) yang anggarannya mencapai Rp37,4 triliun, Kartu Sembako dengan anggaran Rp43,6 triliun, pembebasan dan diskon listrik yang anggarannya mencapai Rp61,69 triliun.
Selanjutnya bansos sembako Jabodetabek sebesar Rp6,8 triliun, bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp32,4 triliun. Sedangkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp31,8 triliun, dan Kartu Pra Kerja sebesar Rp20 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

FOTO: Keseruan NCT 127 Sapa Penggemar di Jakarta dalam 'Fact Check' Face To Face Album Sign Event
Dalam acara tersebut setiap member NCT 127 menandatangani album mereka untuk 35 NCTzen.
Baca Selengkapnya

Begini Nasib Ekonomi Jakarta Jika Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
DKI Jakarta ke depannya harus bisa menjadi Global City yang sukses seperti Dubai.
Baca Selengkapnya

Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif
pembangunan polder jadi sumber masalah atas kemacetan di Jalan TB Simatupang-Tanjung Barat.
Baca Selengkapnya

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme
NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.
Baca Selengkapnya

NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden
Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
Baca Selengkapnya

Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden
"Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding
Baca Selengkapnya

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya

DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil
DKI Jakarta diimbau untuk mencontoh Dubai yang sukses menjadi Global City.
Baca Selengkapnya

PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya

Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Mulai Kasat sampai Kapolsek
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
Baca Selengkapnya

Asal Usul dan Cerita di Balik Nama-Nama Mentereng Jalanan Kota Jakarta
Penamaan wilayah di Jakarta tidak lepas dari fakta sejarah.
Baca Selengkapnya