Pemerintah Indonesia secara aktif memperluas penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan mampu beradaptasi dengan ketidakpastian global. Penerapan MRPN juga menjadi fondasi penting menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.
Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian PPN/Bappenas, Prakosa Grahayudiandono, menegaskan urgensi pendekatan ini. Ia menyebut bahwa kebijakan pembangunan harus adaptif terhadap dinamika sosial, keuangan, dan kompleksitas masyarakat. Aturan mengenai MRPN sendiri telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023.
Perluasan penerapan ini didorong dalam berbagai forum, termasuk diskusi publik di Jakarta. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian Road to Hari Sadar Risiko Nasional 2025. Tujuannya adalah memperkuat budaya sadar risiko di tengah masyarakat luas.
Advertisement
Advertisement
Prakosa Grahayudiandono menekankan bahwa kebijakan pembangunan bangsa ke depan perlu adaptif. Ini penting untuk menghadapi dinamika sosial, keuangan, dan kompleksitas masyarakat yang terus berubah. Ia menambahkan, "Untuk itu kebijakan pembangunan bangsa ke depan perlu adaptif terhadap dinamika sosial, keuangan, dan kompleksitas masyarakat kita. Karena manajemen risiko tentu tidak bisa satu ukuran untuk semua, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap sektor."
Pendekatan ini akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan strategis. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dengan lebih terarah. Dengan manajemen risiko yang kuat, pemerintah dapat mengantisipasi potensi hambatan. Ini juga membantu dalam merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 menjadi landasan hukum yang kuat. Regulasi ini mengatur secara jelas bagaimana Manajemen Risiko Pembangunan Nasional harus diimplementasikan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Advertisement
Advertisement
Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (Masindo), Dimas Syailendra Ranadireksa, menjelaskan pentingnya budaya sadar risiko. Kegiatan ini digelar bersama mitra lintas sektor untuk memperkuat kesadaran tersebut. Ia menyatakan, "Kesadaran risiko perlu dipandang sebagai langkah reaktif terhadap krisis, sehingga penting adanya perubahan pola pikir masyarakat dari sikap 'bagaimana nanti' menjadi 'nanti bagaimana', dari pasif menjadi antisipatif terhadap risiko."
Perubahan pola pikir masyarakat dari "bagaimana nanti" menjadi "nanti bagaimana" sangat krusial. Ini mendorong sikap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi. Contohnya, penggunaan helm di transportasi atau konsumsi makanan rendah gula untuk kesehatan.
Dalam konteks kesehatan publik, pendekatan "harm reduction" atau pengurangan bahaya menjadi strategi realistis. Ini adalah bagian integral dari pengendalian risiko yang lebih komprehensif. Sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media juga ditekankan. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat budaya sadar risiko nasional secara menyeluruh.
Advertisement
Advertisement
Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Nurma Midayanti Hamid, menyoroti peran vital data statistik. Data ini sangat diperlukan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial-ekonomi. Ia menegaskan, "Tanpa data yang kredibel, sulit bagi masyarakat memahami arah pembangunan, dan sulit bagi pemerintah melegitimasi kebijakan. Jadi untuk itulah, ayo kita bersama-sama untuk membangun literasi data sendiri.”
Selain itu, tanpa data yang akurat, pemerintah juga akan kesulitan melegitimasi kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, literasi data menjadi sangat penting bagi semua pihak. Peningkatan literasi data akan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.
Kerja sama dalam membangun literasi data sendiri adalah kunci. Ini akan memastikan bahwa informasi yang digunakan untuk Manajemen Risiko Pembangunan Nasional adalah valid. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya responsif tetapi juga efektif.
Advertisement
Sumber: AntaraNews