Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah kaji kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim

Pemerintah kaji kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. ©Kementerian PPN/Bappenas

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah tengah meninjau ulang Rencana Aksi Nasional-Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) untuk memperkuat implementasi adaptasi perubahan iklim dan emisi karbon.

Melalui perbaikan ini, pemerintah bisa mempertajam proyeksi iklim dan dampak potensialnya pada tahun 2045, sekaligus menilai risiko dan dampak perubahan iklim. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk persiapan perencanaan pembangunan nasional jangka menengah berikutnya (RPJMN Tahun 2020-2024), baik dengan pendekatan regional maupun sektoral.

"Implementasi RAN-API melibatkan 17 kementerian teknis terkait ketahanan ekonomi, sistem kehidupan, ekosistem, wilayah khusus, dan sistem pendukung. Analisis atas risiko iklim dan rencana aksi untuk adaptasi telah dilakukan di lima belas daerah uji coba yang ditetapkan dalam RAN-API, dengan melibatkan mitra pembangunan," kata Bambang melalui keterangan resminya di Jerman, Jumat (17/11).

Dia menambahkan, proses untuk memperbarui proyeksi iklim berskala nasional didukung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai penyedia data iklim yang akurat.

Dalam proses kaji ulang RAN-API, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengembangkan Indeks Ketahanan Nasional yang berguna untuk mengukur status pelaksanaan rencana adaptasi. Indeks Ketahanan Nasional juga penting sebagai dasar penyusunan rencana adaptasi di masa depan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat strategi dan kebijakan makro sektoral dan spasial, sebagaimana tercermin dalam rencana program ketahanan dari kementerian sektoral.

Selain itu, pemerintah daerah akan terus didorong mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim yang lebih akurat dan mudah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

"Perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim tidak hanya menjadi tugas satu negara, namun juga memerlukan koordinasi dan keterlibatan yang baik dari semua elemen pembangunan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan perlu didukung oleh semua pihak termasuk sektor swasta dan publik," pungkasnya.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perubahan Iklim Ancam Penduduk Dunia, Pemerintah Antisipasi dengan Menanam Pohon & Perbaiki Lingkungan

Perubahan Iklim Ancam Penduduk Dunia, Pemerintah Antisipasi dengan Menanam Pohon & Perbaiki Lingkungan

Aksi yang melibatkan beberapa unsur masyarakat itu merupakan langkah nyata untuk menuju Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Perubahan Iklim Jadi Tantangan Generasi Muda Capai Indonesia Emas 2045

Perubahan Iklim Jadi Tantangan Generasi Muda Capai Indonesia Emas 2045

Pemerintah perlu mengajak seluruh elemen untuk berkontribusi dalam adaptasi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Janji Tarif Listrik Tetap Murah di Tengah Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan

Pemerintah Janji Tarif Listrik Tetap Murah di Tengah Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan

Percepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Diresmikan Jokowi, Bendungan Karian di Banten Pasok Kebutuhan Air serta Jakarta

Diresmikan Jokowi, Bendungan Karian di Banten Pasok Kebutuhan Air serta Jakarta

Jokowi mengatakan, bendungan dan Instalasi Pengolahan Air itu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kementerian BUMN Gelar RUPS Pertamina Tetapkan Jajaran Direksi Baru

Kementerian BUMN Gelar RUPS Pertamina Tetapkan Jajaran Direksi Baru

Kementerian BUMN melakukan perubahan di pimpinan puncak PT Pertamina.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Pentingnya Penangkapan dan Penyimpanan Karbon dalam Mengatasi Perubahan Iklim

Terungkap, Ini Pentingnya Penangkapan dan Penyimpanan Karbon dalam Mengatasi Perubahan Iklim

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan Sustainable Development Goals 13 PBB.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.

Baca Selengkapnya