Pemerintah kaji kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim

Jumat, 17 November 2017 16:48 Reporter : Siti Nur Azzura
Pemerintah kaji kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. ©Kementerian PPN/Bappenas

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah tengah meninjau ulang Rencana Aksi Nasional-Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) untuk memperkuat implementasi adaptasi perubahan iklim dan emisi karbon.

Melalui perbaikan ini, pemerintah bisa mempertajam proyeksi iklim dan dampak potensialnya pada tahun 2045, sekaligus menilai risiko dan dampak perubahan iklim. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk persiapan perencanaan pembangunan nasional jangka menengah berikutnya (RPJMN Tahun 2020-2024), baik dengan pendekatan regional maupun sektoral.

"Implementasi RAN-API melibatkan 17 kementerian teknis terkait ketahanan ekonomi, sistem kehidupan, ekosistem, wilayah khusus, dan sistem pendukung. Analisis atas risiko iklim dan rencana aksi untuk adaptasi telah dilakukan di lima belas daerah uji coba yang ditetapkan dalam RAN-API, dengan melibatkan mitra pembangunan," kata Bambang melalui keterangan resminya di Jerman, Jumat (17/11).

Dia menambahkan, proses untuk memperbarui proyeksi iklim berskala nasional didukung oleh badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai penyedia data iklim yang akurat.

Dalam proses kaji ulang RAN-API, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengembangkan Indeks Ketahanan Nasional yang berguna untuk mengukur status pelaksanaan rencana adaptasi. Indeks Ketahanan Nasional juga penting sebagai dasar penyusunan rencana adaptasi di masa depan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat strategi dan kebijakan makro sektoral dan spasial, sebagaimana tercermin dalam rencana program ketahanan dari kementerian sektoral.

Selain itu, pemerintah daerah akan terus didorong mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim yang lebih akurat dan mudah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

"Perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim tidak hanya menjadi tugas satu negara, namun juga memerlukan koordinasi dan keterlibatan yang baik dari semua elemen pembangunan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan perlu didukung oleh semua pihak termasuk sektor swasta dan publik," pungkasnya.

Baca juga:
Aksi aktivis perempuan menuntut keadilan iklim
Aktivis Perempuan: Korporasi besar merusak bumi, rakyat kecil yang menanggung
Inovasi & lompatan teknologi dipercaya kurangi krisis iklim dan genjot perekonomian
Antusiasme keingintahuan murid SD di pameran perubahan iklim Indonesia

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini