Pemerintah kaji kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah tengah meninjau ulang Rencana Aksi Nasional-Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) untuk memperkuat implementasi adaptasi perubahan iklim dan emisi karbon.
Melalui perbaikan ini, pemerintah bisa mempertajam proyeksi iklim dan dampak potensialnya pada tahun 2045, sekaligus menilai risiko dan dampak perubahan iklim. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk persiapan perencanaan pembangunan nasional jangka menengah berikutnya (RPJMN Tahun 2020-2024), baik dengan pendekatan regional maupun sektoral.
"Implementasi RAN-API melibatkan 17 kementerian teknis terkait ketahanan ekonomi, sistem kehidupan, ekosistem, wilayah khusus, dan sistem pendukung. Analisis atas risiko iklim dan rencana aksi untuk adaptasi telah dilakukan di lima belas daerah uji coba yang ditetapkan dalam RAN-API, dengan melibatkan mitra pembangunan," kata Bambang melalui keterangan resminya di Jerman, Jumat (17/11).
Dia menambahkan, proses untuk memperbarui proyeksi iklim berskala nasional didukung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai penyedia data iklim yang akurat.
Dalam proses kaji ulang RAN-API, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengembangkan Indeks Ketahanan Nasional yang berguna untuk mengukur status pelaksanaan rencana adaptasi. Indeks Ketahanan Nasional juga penting sebagai dasar penyusunan rencana adaptasi di masa depan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat strategi dan kebijakan makro sektoral dan spasial, sebagaimana tercermin dalam rencana program ketahanan dari kementerian sektoral.
Selain itu, pemerintah daerah akan terus didorong mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim yang lebih akurat dan mudah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
"Perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim tidak hanya menjadi tugas satu negara, namun juga memerlukan koordinasi dan keterlibatan yang baik dari semua elemen pembangunan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan perlu didukung oleh semua pihak termasuk sektor swasta dan publik," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perubahan Iklim Ancam Penduduk Dunia, Pemerintah Antisipasi dengan Menanam Pohon & Perbaiki Lingkungan
Aksi yang melibatkan beberapa unsur masyarakat itu merupakan langkah nyata untuk menuju Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPerubahan Iklim Jadi Tantangan Generasi Muda Capai Indonesia Emas 2045
Pemerintah perlu mengajak seluruh elemen untuk berkontribusi dalam adaptasi perubahan iklim.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Janji Tarif Listrik Tetap Murah di Tengah Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan
Percepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaDiresmikan Jokowi, Bendungan Karian di Banten Pasok Kebutuhan Air serta Jakarta
Jokowi mengatakan, bendungan dan Instalasi Pengolahan Air itu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaKementerian BUMN Gelar RUPS Pertamina Tetapkan Jajaran Direksi Baru
Kementerian BUMN melakukan perubahan di pimpinan puncak PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Pentingnya Penangkapan dan Penyimpanan Karbon dalam Mengatasi Perubahan Iklim
Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan Sustainable Development Goals 13 PBB.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca Selengkapnya