Pemerintah Dorong Digitalisasi dan Kemitraan Petani Berantas Praktik Tengkulak

Kamis, 30 Januari 2020 22:05 Reporter : Merdeka
Pemerintah Dorong Digitalisasi dan Kemitraan Petani Berantas Praktik Tengkulak Menteri Teten Masduki. ©2020 Merdeka.com/Foto Magang: Nurul Fajriyah

Merdeka.com - Perkara mahalnya harga bahan pangan, seperti sayur dan buah membuat banyak dikeluhkan konsumen. Ternyata mahalnya harga tidak diimbangi dengan kesejahteraan para petani. Mengapa hal itu bisa terjadi? Penyebabnya adalah rantai perdagangan yang terlalu panjang, dalam hal ini, tengkulak sebagai perantara, untuk menjual bahan pangan sampai kepada konsumen.

Melihat ketimpangan itu, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Indonesia (Kemenkop) M Riza Damanik, menyebutkan ada beberapa solusi untuk memutus rantai penjualan itu sehingga bahan pangan yang dijual petani bisa langsung sampai ke konsumen, diantaranya platform digital.

"Sekarang sudah ada platform digital, (misalnya) ada Sayurbox dan TaniHub untuk produk di bidang sayur dan buah, Aruna di produk bidang perikanan, itu kan platform digital yang sudah berkembang," ujar Riza, di Jakarta, Kamis (30/1).

Dengan platform digital sebagai prantara penjualan dari petani ke konsumen, Riza menilai ini sudah menjadi solusi untuk memutus tali rantai para tengkulak. "Sehingga antara petani dengan konsumen terhubung langsung, jadi keuntungannya bisa dilimpahkan ke petani, yang sebelumnya dibagi dengan banyak pihak."

Kemudian, dengan adanya platform digital ini, petani diharapkan dapat lebih menikmati hasil penjualan, atas usaha yang telah banyak dikeluarkan. "Saya kira (kesejahteraan petani dapat terjadi) dengan skema digital ini, platform-platform online (karena) bisa memperpendek hubungan produsen (petani) dengan konsumen."

1 dari 1 halaman

Kemitraan Petani

Selain platform digital, Riza menyebutkan kemitraan bisa menjadi solusi untuk memutus rantai tengkulak. Kemitraan bisa dibangun jika petani bergabung dengan lembaga koperasi setempat.

"Dengan bentuk kemitraan (dalam hal ini koperasi), kemudian offtaker (BUMN atau swasta) juga berkepentingan untuk memastikan produknya sistematis dan berkelanjutan, serta menghasilkan hasil produksi yang bagus."

Melihat hal itu, Riza menilai peran lembaga koperasi sebagai wadah kemitraan petani perlu ditambah. Diantaranya berperan untuk memberi pendampingan dan penyuluhan, guna menghasilkan produksi petani berkualitas.

"Seperti Scopi yang didalamnya ada pegiat-pegiat kopi dari hulu ke hilir (dalam hal ini penjualan sampai pemasaran), kita (Kemenkop) minta untuk memberi pendampingan, saya kira yang dihilir, market offtakernya berkepentingan untuk memastikan kopi yang dihasilkan bagus."

Riza juga melihat kemitraan menjadi proses yang efektif untuk membangun ekosistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Salah satu (usahanya) kita (Kemenkop) membuka akses, jangan lagi UMKM terus terbelakang, harus berkembang cepat, salah satunya adalah dengan cara kemitraan."

"(Penanamannya), semua harus terencana. Mulai tanam, harus tahu yang ditanam untuk siapa, pasarnya kemana, pembeli dijual dengan harga berapa, itu harus jelas, dan itu bisa dilakukan," lanjut Riza.

Untuk jumlah petani yang bergabung kemitraan, Riza menyebut belum semua petani terlibat. "Ada petani yang sudah terlibat (kemitraan, dalam hal ini lembaga koperasi), namun belum semua."

Reporter Magang : Nurul Fajriyah

[bim]

Baca juga:
Kemenkop: 90 Persen Petani Kopi Pemilik Lahan Sempit
Tingkatkan Bisnis Pertanian Rakyat, Pemerintah Konsolidasikan Lahan Sempit
Kuota Dipangkas, Petani Khawatir Harga Pupuk Bersubsidi Naik Secara Liar
Anggota DPR akan Laporkan Persoalan Petani di Pelalawan ke Jokowi
TaniHub Klaim Naikkan Pendapatan 30.000 Petani Hingga 50 Persen
Penelitian IPB: Kemitraan Jadi Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tembakau
Harga Gabah dan Beras Rata-Rata Mengalami Penurunan di Desember 2019

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini