Pemerintah dapat usulan naikkan iuran BPJS Kesehatan demi tutupi defisit
Merdeka.com - Pemerintah telah menggunakan dana cadangan dari APBN 2018 untuk menutup defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun. Namun, anggaran tersebut dianggap belum cukup mengatasi masalah keuangan lembaga penyelenggara jaminan kesehatan nasional itu.
Dari tahun ke tahun, defisit BPJS Kesehatan memang terus membebani negara. Hal ini pun ditengarai oleh minimnya iuran dari pengguna BPJS Kesehatan kepada negara.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan, pemerintah telah menerima usulan solusi menekan defisit, salah satunya menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Meski demikian, rencana ini masih dibahas lebih dalam.
"Ini lah yang nantinya perlu dibicarakan antara pemerintah dengan BPJS makanya harus dianalisis dan dikalkulasi dengan matang ketika diambil keputusan sesuai kebutuhan dan prioritas. (Rencana kenaikan iuran) belum ada pembicaraan, usulan ada tapi saya tidak tahu nominal (kenaikan) nya," ujar Erani di Kampus STIS, Jakarta, Kamis (23/10).
Erani mengatakan, pengguna BPJS Kesehatan ini memang terus meningkat setiap tahun. Pada 2018 di akhir September lalu, sebanyak 203 juta penduduk atau sekitar 76 persen dari total penduduk Indonesia terakses asuransi kesehatan.
"Pada 2018 akhir september ini 203 juta penduduk Indonesia terakses asuransi kesehatan atau sekitar 76 persen dari total penduduk Indonesia. Itu pencapaian yang luar biasa. Kita harapkan sampai akhir 2019 tembus di angka 85 sampai 90 persen masyarakat terakses BPJS," jelasnya.
Pemerintah, kata Erani, memastikan masyarakat akan terus mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun terdapat defisit di BPJS. Presiden Jokowi telah menginstruksikan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan terus mencari solusi menekan defisit.
"Pembiayaan, pemerintah masih terus melakukan upaya untuk bisa memastikan agar BPJS berjalan. Presiden sudah perintahkan Kemenkes dan BPJS terus menerus memastikan kebijakan untuk mengatasi persoalan. Pemerintah mendukung soal BPJS isu kebijakan kesehatan," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaBulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPembelian/pemesanan minimal untuk ST012-T2 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah disarankan memperbanyak pasal tentang edukasi dan sosialisasi agar penguatan sistem kesehatan nasional dapat dilakukan.
Baca Selengkapnya