Pemerintah berencana perluas peta jalan ekonomi syariah
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro berencana memperluas peta jalan (road map) untuk mengembangkan pusat ekonomi syariah dunia. Menurutnya, road map yang telah dibuat di Kementerian Bappenas hanya sebatas pada keuangan syariahnya.
"Road map kami upayakan bisa keluar tahun depan atau akhir tahun ini," kata Bambang di Kantornya, Jakarta, Rabu (25/7).
Bambang mengatakan, road map ini nantinya bertujuan untuk mengurangi porsi konsumsi Indonesia dengan cara mengurangi derasnya impor terkait produk halal. "Namun, yang paling penting kita ingin punya kontribusi terhadap pengurangan defisit transaksi neraca berjalan dengan mengurangi impor produk halal," imbuhnya.
Bambang menyebut, perkembangan industri halal di Indonesia saat ini belum berkembang ke arah yang tepat. Hal ini juga diperkuat dengan posisi Indonesia yang sejauh ini hanya sebagai net consumer lantaran konsumsinya lebih tinggi dari produksi.
Sehingga, perluasan peta jalan akan berdampak pada industri keuangan syariah dalam negeri yang masih kecil. "Karena kami semakin percaya bahwa industri keuangan syariah hanya bisa berkembang kalau industri halalnya berkembang," kata Bambang.
Untuk itu, melalui road map jalan ini Bambang berharap akan mampu mengurangi posisi Indonesia sebagai net consumer. "Jadi lama-lama bisa net produser. Tapi butuh waktu. Jangka pendek gimana mengurangi derasnya impor terkait produk halal," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSGIE adalah sebuah laporan yang mana dalam laporan tersebut menampilkan peringkat negara-negara yang menerapkan ekonomi syariah.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca SelengkapnyaPemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.
Baca Selengkapnya