Pemerintah anggarkan Rp 15,6 T bangun perumahan MBR tahun depan
Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya menyediakan rumah bagi para masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program sejuta rumah. Bahkan, tahun depan pemerintah menyediakan alokasi dana penyediaan perumahaan sekitar Rp 10 triliun.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU Pera Maurin Sitorus mengatakan anggaran pembiayaan perumahan untuk 2017 sebesar Rp 15,6 triliun. Anggaran itu naik dari tahun 2016 yang Rp 12,4 triliun.
"Sekitar Rp 10 triliun pemerintah akan membangun rumah susun sederhana sewa. Rumah-rumah nelayan juga membangun rumah-rumah di daerah terpencil perbatasan," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (13/10).
Namun, Maurin mengatakan, anggaran tersebut masih dalam pagu indikatif, yang tengah dibahas DPR. "Karena ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Kalau UU APBN-nya ditetapkan, yang direncanakan akhir Oktober ini," jelasnya.
Di sisi lain, Maurin menyebut tahun ini pemerintah telah membangun 410.000 unit rumah dari total target 700.000 unit yang akan dibangun sepanjang tahun 2016.
"Sejuta rumah di-break down 700.000 untuk MBR, di mana 300.000 untuk yang komersial. Data yang kami terima sampai saat ini, realisasinya sudah sekitar 410.000," ungkapnya.
Dari 410 ribu rumah yang sudah terbangun, lanjutnya, sekitar 9.000 rumah untuk komersial, sedangkan sisanya sekitar 320.000 untuk MBR. Dari 320.000, yang sudah KPR sekitar 110.000 unit.
Namun, angka ini dipastikan akan terus berubah seiring dengan pembangunan yang saat ini tengah dijalankan. Apalagi program sejuta rumah tidak hanya berjalan di Pulau Jawa saja melainkan di seluruh Indonesia.
"Year to date. Tapi ini biasanya data-data pembangunan perumahan ini alami lag waktu. Tidak real time. Karena data-dara ini diperlukan dari seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaDana ini disalurkan kepada masyarakat melalui perbankan dengan bunga yang telah ditentukan pemerintah maksimum sebesar 5 persen.
Baca SelengkapnyaNamun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaDitargetkan pembangunan rumah menteri itu rampung secara menyeluruh pada Juli 2024.
Baca SelengkapnyaPihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.
Baca Selengkapnya