Merdeka.com - Pemerintah akan menambah jumlah penerima bantuan subsidi upah kepada para tenaga kerja formal yang tercatat pada BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan penerima yang sebelumnya diberikan hanya sekitar 13,8 juta kini jadi 15,7 juta pekerja.

"Kami bersepakat, jumlah calon penerima ditingkatkan, menjadi 15.725.232 orang dari semula 13.870.496 orang dengan demikian anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah ini mengalami kenaikan menjadi, Rp 37,7 triliun dari semula, Rp 33,1 triliun," kata Ida dalam siaran teleconference, Senin (10/8).

Dia menjelaskan para tenaga kerja dan buruh yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan. Pertama yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Dibuktikan dengan noker kartu kepesertaan, dan peserta membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta sesui upah yang dilaporkan kepada BPJS ketenagakerjaan," imbuhnya.

Kemudian persyaratan lainnya yaitu memiliki rekening yang masih aktif. Serta tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu pra kerja dan peserta membayar iuran sampai bulan Juni 2020.

"Nantinya proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah, oleh bank penyalur dengan memindah bukukan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah, melalui bank bank BUMN yang terhimpun dalam Himbara," ungkap Ida.

Untuk data penerima calon bantuan upah akan bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria serta persyaratan ditentukan. Selain itu, data penerima bantuan subsidi upah diambil dari batas waktu pengambilan data per tanggal 30 Juni 2020.

Menurut Ida, pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian bantuan subsidi. Yaitu secara cepat dan tepat sasaran. Sebab, saat ini data tersebut dinilai paling akurat dan lengkap.

"Sehingga hanya peserta yang telah terdaftar dalam batas waktu tersebut dan telah memenuhi persyaratan lainnya. Merekalah, yang berhak menerima subsidi upah tersebut," jelas Ida.