Pembebasan lahan landasan pacu Bandara Kertajati dikebut

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus melakukan pembebasan lahan pembangunan Bandara Internasional Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tahun ini. Lahan tersebut untuk kepentingan runway hingga 4.000 meter.

Sejak 2009, dari keseluruhan lahan 1.800 hektar, setidaknya sudah 647 hektar yang dibebaskan. Rencananya, hingga Mei tahun ini, Pemprov Jabar menargetkan 102 hektar segera rampung di dua desa Sukakerta dan Sukamulya.

"Hingga Mei ini 647 ditambah 102 hektar. Sedangkan tahap pertama 970 hektar harus dituntaskan tahun ini. Jadi ini masih berjalan terus. Bergerak terus," kata Plt Sekda Pemprov Jabar Perry Soeparman di Gedung Sate, Bandung, Jumat (4/1).

Dia mengklaim pemda Kabupaten Majalengka mendukung penuh rencana pembangunan bandara Internasional tersebut. Persoalan pembebasan lahan dan harga lahan diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pembebasan Tanah (P2T).

Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik menjelaskan, untuk pembebasan lahan tahun ini jika dibutuhkan anggaran sebesar Rp 175 miliar. Anggaran ini murni berasal dari APBD Jabar 2013.

Pembangunan runway Bandara Kertajati diakui sebagai langkah inisiatif dan strategis untuk mempercepat pembangunan fisik bandara tersebut. Dari kebutuhan 4000 meter, Pihak Dishub tinggal menambah sekitar 200 hektar agar runway sesuai kebutuhan.

"2013 sisa lahan untuk sisi runway bisa kita kerjakan," katanya.

Sebelumnya, proyek Bandara Karawang yang digadang-gadang menjadi salah satu bandara yang mampu mengurangi kapasitas Bandara Soekarno Hatta, ternyata belum jelas. Proyek bandara ini menggantung karena masih menunggu revisi tata ruang dan wilayah Provinsi Jawa Barat.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengaku, pada dasarnya pembahasan mengenai kelaikan dan pembiayaan sudah dituntaskan oleh Kemenhub. Namun, belum ada lampu hijau dari Pemprov Jabar terkait izin dan kepastian lokasi bandara.

Pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Jabar. "(Bandara) Karawang itu sudah selesai studi, tapi Jabar kan perlu revisi tata ruang, kalau mereka engga revisi dan bilang tidak bisa bikin bandara, kita tidak bisa apa-apa," kata Mangindaan di kantornya, Jakarta, Rabu (2/1).

Kemenhub dan Pemda Karawang sudah mengusulkan revisi tata ruang dan wilayah baru untuk bandara sejak Mei tahun lalu. Namun hingga saat ini belum ada kabar lanjutan dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Menhub mengakui pihaknya sempat ingin menggunakan lahan Perum Perhutani di bagian utara Karawang. Luasnya sekitar 3.000 hektar. Lokasi ini diusulkan sebagai bandara baru. Namun karena ada 1.000 hektar tanah rakyat di dalamnya, muncul potensi ganti rugi tanah yang cukup besar.

Mangindaan mengaku tengah memikirkan alternatif lain, bila ganti rugi tanah terlalu mahal. Dia mengaku siap menempuh jalur lebih sulit, yaitu reklamasi pantai.

"Kalau memang ganti rugi tanah terlalu berat kenapa tidak reklamasi (pantai). Jadi pelabuhan Cilamaya, Karawang, akan kita koneksi dengan bandara. Sehingga jadi satu jalur," kata Mangindaan.