Pembangunan Ibu Kota Nusantara Diklaim Atasi Kesenjangan Dorong Pemerataan Ekonomi

Merdeka.com - Pemerintah semakin mantap mewujudkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi proyek strategis nasional yang dinilai bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan nasional.

"IKN akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar IKN," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (20/1).

Dia menuturkan dari sejak pembangunan kawasan Nusantara, proyek ini bisa memberikan dampak ekonomi baik dalam jangka pendek, menengah hingga dampak panjang. Dalam jangka pendek, pembangunan IKN Nusantara dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di wilayah IKN dan sekitarnya.

Kemudian mendorong perdagangan antar wilayah, dan membuka kesempatan penciptaan lapangan kerja. Sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja.

Dalam jangka menengah dan panjang, pembangunan IKN dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah IKN dan sekitarnya. Sebab ada peningkatan berbagai aktivitas ekonomi dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi baru.

Selain itu, pembangunan IKN juga akan menjadi pionir untuk pengembangan konsep smart dan green city ke berbagai wilayah lain di seluruh Indonesia. Febrio mengatakan hal ini sebagai langkah adaptasi atas perubahan global yang tengah terjadi terkait kesadaran baru atas konsep ekonomi hijau.

Pemerataan Kesejahteraan

Di sisi lain, pembangunan IKN juga akan berimplikasi besar pada pemerataan kesejahteraan nasional. Sebab selama ini pembangunan terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan wilayah lainnya cenderung menjadi alternatif atau bahkan terabaikan.

"Sesuai komitmen Pemerintah untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi, baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah (spasial)," kata dia.

Sebagai gambaran, PDRB Jawa dan Sumatera mendominasi hingga 80 persen PDB nasional dari 1983 hingga 2018. Dalam konteks ini, Febrio mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan menjadi proyek strategis dalam menyelesaikan masalah ketidakmerataan tersebut.

Adapun pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi baru IKN karena mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain lokasi yang aman dan minim ancaman bencana dan aksesibilitas lokasi yang tinggi terhadap kota yang sudah berkembang. Kemudian ketersediaan sumber air baku, ketersediaan lahan luas milik pemerintah atau BUMN. Sehingga mengurangi biaya yang dibutuhkan, dan potensi konflik sosial yang rendah.