Pemangkasan Eselon Tak Bisa Dilakukan Serentak di Seluruh Kementerian Lembaga
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengabarkan, ada tiga kementerian yang akan mengawali proses pemangkasan eselon sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Sementara Kementerian PANRB selesai, Kementerian Keuangan selesai, ini bertahap baru eselon I-nya, sampai eselon II di Kementerian BUMN. Nanti yang lain akan terus bertahap," ujar dia jelang acara Malam Anugerah ASN 2019 di Gedung TVRI, Jakarta, Senin (2/12).
Dia menyatakan, proses perampingan eselon ini adalah tidak bisa dibuat serentak di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, lantaran fungsi jabatan struktural pada masing-masing instansi berbeda.
"Karena di kementerian lain ada satker-satker di daerah, ada kepala balai di PUPR, kan masing-masing kementerian berbeda-beda. Ini kita ingin merampingkan birokrasi, jadi jangan sampai orientasi hanya mengejar eselon," ujar dia.
Kementerian PANRB hingga Senin malam telah mengawali proses pemangkasan eselon dengan mereformasi sebanyak 141 jajaran eselon III dan eselon IV. "Malam ini kami umumkan, 52 eselon III jadi fungsional madya, 89 eselon IV jadi fungsional muda. Mudah-mudahan minggu ini, setelah kami melapor ke Presiden (Jokowi) akan diikuti oleh kementerian/lembaga lainnya," tukas dia.
Digantikan dengan Kecerdasan Buatan
Presiden Jokowi telah meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk memulai pemangkasan eselon dan menggantikannya dengan teknologi kecerdasan buatan atau robot.
"Saya sudah perintahkan ke Menteri PANRB (Tjahjo Kumolo) untuk diganti dengan AI (Artificial Intelligence). Kalau diganti AI, birokrasi kita jadi lebih cepat, saya yakin itu," kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Eddy Syah Putra mengatakan, Menteri Tjahjo akan menyampaikan kesiapan instansinya untuk melakukan perampingan eselonisasi pada acara anugerah ASN di TVRI, 2 Desember 2019 nanti.
"Untuk yang di Menpan sendiri, kita sudah mempersiapkan sesuai dengan janji pak menteri bahwa KemenPAN siap untuk dilakukan tahun ini. Diharapkan bahwa di bulan Desember ini, setelah pak menteri menyampaikan akan ada pelantikan menyesuaikan peralihan dari struktural ke fungsional di KemenPAN," tuturnya di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, seperti dikutip Sabtu (30/11/2019).
"Ini akan menjadi contoh apa yang pak Menteri (Tjahjo) sampaikan ke pak Presiden (Jokowi) bahwa KemenPAN sudah siap," dia menambahkan.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaTeken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri
Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya