Merdeka.com - Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, mengatakan kepolisian seharusnya tidak di garda depan dalam pengawasan komoditas beras. Hal ini dikhawatirkan menumbuhkan ketakutan pada masyarakat untuk berbisnis di Indonesia.

"Jadi polisi itu terakhir, jangan ada di depan. Bisa-bisa orang takut berusaha," ujarnya dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9).

Menurutnya, pengawasan bisnis beras cukup diserahkan pada pegawai Kementerian Perdagangan. Sebab, pegawai Kemendag dinilai lebih memahami seluk beluk bisnis beras.

"Yang melakukan pengawasan adalah PPNS, bukan kepolisian. Apakah kepolisian memenuhi kompetensi, baik dari sisi struktur atau dari pengetahuan," ungkapnya.

Dia mengatakan, keterlibatan polisi identik dengan hukuman pidana. Padahal, jenjang sanksi bisa hanya aspek administratif.

"Kalau HET diatur, (kalau pengusaha menjual) di atas HET, pertama peringatan, kedua pencabutan izin, masih bandel, polisi masuk, pidana. Tapi tidak boleh sanksi pidana diterapkan atas dasar kebijakan yang acuannya cuma Peraturan Menteri. Itu harus Undang-Undang," tandasnya.