Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

OECD Duga Ada USD 1 T Kekayaan 'Disembunyikan' di Luar Negeri

OECD Duga Ada USD 1 T Kekayaan 'Disembunyikan' di Luar Negeri ilustrasi orang kaya. © nocookie.net

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Mathias Cormann menduga, masih banyak kekayaan berada di luar negara Asia. Maka, transparansi pajak menjadi penting.

Mathias menyebut, lebih dari USD 1 triliun kekayaan berada di luar negeri. Artinya, ada upaya untuk penghindaran pajak dari yang bersangkutan.

"Penghindaran pajak masih menjadi tantangan besar di seluruh dunia, termasuk juga negara di Asia. Diperkirakan ada USD 1,2 triliun kekayaan finansial Asia berada di luar negeri," katanya dalam konferensi pers di Bali International Convention Center (BICC), ditulis Jumat (15/7).

Ini disampaikannya pasca penandatanganan Deklarasi Bali yang berisi komitmen 11 negara di Asia. Seluruhnya meneken perjanjian untuk transparansi perpajakan di wilayah Asia.

Mathias menilai, upaya ini bisa meningkatkan pengawasan terhadap tindakan penghindaran pajak dan penggelapan dana lainnya.

"Inisiatif Asia terbuka untuk semua yurisdiksi Asia. Kami berharap akan ada lebih lagi dari negara di Asia yang ikuti jejak langkah ke 11 yurisdiksi hari ini. OECD mendukung insiatif perpajakan bertahun-tahun melihat keberhasilan dan juga hasil yang konkret," ujarnya.

Potensi Pendapatan USD 120 Miliar

Pada kesempatan itu, dia mengungkap ada potensi sekitar USD120 miliar pendapatan yang diterima negara-negara Asia dari penghindaran pajak. Di sisi lain, sekitar sepertiga pendapatan tambahan tersebut berasal dari negara berkembang.

Namun, karena penghindaran pajak, itu tidak dapat diterima oleh negara terkait. Mathias menilai dana ini bisa digunakan untuk pemerintah di negara Asia mengembangkan ekonominya.

Dengan demikian, Deklarasi Bali yang diteken 11 negara menjadi penting sebagai komitmen politik mengenai kebutuhan kebijakan perpajakan yang lebih serius.

"Kerja sama administrasi untuk bisa lebih kuat dan untuk melindungi perpajakan. Dukungan menteri dan kita lihat dukungan di Bali hari ini agar negara-negara berkembang memetik manfaat pajak global. OECD bekerja sama dengan G20 menyiapkan roadmap baru untuk agenda tahun mendatang," kata dia.

Reporter: Arief Rahman

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Indonesia Jadi Anggota OECD, Jokowi: Akan Mudah Akses Investasi
Indonesia Jadi Anggota OECD, Jokowi: Akan Mudah Akses Investasi

Jokowi menilai keanggotaan di OECD sangat penting untuk memudahkan investasi.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
OJK dan OECD Luncurkan Kajian Pemanfaatan Teknologi di Sektor Asuransi
OJK dan OECD Luncurkan Kajian Pemanfaatan Teknologi di Sektor Asuransi

OJK) bekerjasama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meluncurkan kajian pemanfaatan teknologi di sektor asuransi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Di Forum OECD, Menko Airlangga Pamer Ekonomi Indonesia Terbaik di Asia Tenggara
Di Forum OECD, Menko Airlangga Pamer Ekonomi Indonesia Terbaik di Asia Tenggara

Airlangga mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional itu jadi alasan Indonesia masuk ke OECD.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).

Baca Selengkapnya
Konglomerat Indonesia Ini Pernah Rasakan Hilang Kekayaan Rp2 Miliar per Detik
Konglomerat Indonesia Ini Pernah Rasakan Hilang Kekayaan Rp2 Miliar per Detik

Melansir Forbes, orang terkaya Indonesia ini masuk sebagai orang terkaya peringkat enam, se-Asia.

Baca Selengkapnya
IMF Didirikan pada 27 Desember 1945, Simak Sejarah dan Tujuan Organisasi Moneter Dunia Ini
IMF Didirikan pada 27 Desember 1945, Simak Sejarah dan Tujuan Organisasi Moneter Dunia Ini

IMF adalah organisasi yang berperan penting dalam kancah perekonomian negara-negara Dunia Ketiga.

Baca Selengkapnya