OECD Duga Ada USD 1 T Kekayaan 'Disembunyikan' di Luar Negeri
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Mathias Cormann menduga, masih banyak kekayaan berada di luar negara Asia. Maka, transparansi pajak menjadi penting.
Mathias menyebut, lebih dari USD 1 triliun kekayaan berada di luar negeri. Artinya, ada upaya untuk penghindaran pajak dari yang bersangkutan.
"Penghindaran pajak masih menjadi tantangan besar di seluruh dunia, termasuk juga negara di Asia. Diperkirakan ada USD 1,2 triliun kekayaan finansial Asia berada di luar negeri," katanya dalam konferensi pers di Bali International Convention Center (BICC), ditulis Jumat (15/7).
Ini disampaikannya pasca penandatanganan Deklarasi Bali yang berisi komitmen 11 negara di Asia. Seluruhnya meneken perjanjian untuk transparansi perpajakan di wilayah Asia.
Mathias menilai, upaya ini bisa meningkatkan pengawasan terhadap tindakan penghindaran pajak dan penggelapan dana lainnya.
"Inisiatif Asia terbuka untuk semua yurisdiksi Asia. Kami berharap akan ada lebih lagi dari negara di Asia yang ikuti jejak langkah ke 11 yurisdiksi hari ini. OECD mendukung insiatif perpajakan bertahun-tahun melihat keberhasilan dan juga hasil yang konkret," ujarnya.
Potensi Pendapatan USD 120 Miliar
Pada kesempatan itu, dia mengungkap ada potensi sekitar USD120 miliar pendapatan yang diterima negara-negara Asia dari penghindaran pajak. Di sisi lain, sekitar sepertiga pendapatan tambahan tersebut berasal dari negara berkembang.
Namun, karena penghindaran pajak, itu tidak dapat diterima oleh negara terkait. Mathias menilai dana ini bisa digunakan untuk pemerintah di negara Asia mengembangkan ekonominya.
Dengan demikian, Deklarasi Bali yang diteken 11 negara menjadi penting sebagai komitmen politik mengenai kebutuhan kebijakan perpajakan yang lebih serius.
"Kerja sama administrasi untuk bisa lebih kuat dan untuk melindungi perpajakan. Dukungan menteri dan kita lihat dukungan di Bali hari ini agar negara-negara berkembang memetik manfaat pajak global. OECD bekerja sama dengan G20 menyiapkan roadmap baru untuk agenda tahun mendatang," kata dia.
Reporter: Arief Rahman
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menilai keanggotaan di OECD sangat penting untuk memudahkan investasi.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaOJK) bekerjasama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meluncurkan kajian pemanfaatan teknologi di sektor asuransi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Airlangga mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional itu jadi alasan Indonesia masuk ke OECD.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaPolri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPer Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca SelengkapnyaMelansir Forbes, orang terkaya Indonesia ini masuk sebagai orang terkaya peringkat enam, se-Asia.
Baca SelengkapnyaIMF adalah organisasi yang berperan penting dalam kancah perekonomian negara-negara Dunia Ketiga.
Baca Selengkapnya