Newmont menuntut ganti rugi pemerintah atas pelarangan ekspor
Merdeka.com - Perseteruan antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan pemerintah Indonesia terkait izin ekspor masih berlangsung. Kondisi diperparah dengan diajukannya gugatan arbitrase oleh Newmont terhadap pemerintahan Indonesia.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menuturkan pihaknya tidak melihat niat baik dari Newmont lantaran disaat Newmont hendak berbicara membahas permasalahan tersebut, secara bersamaan Newmont mengajukan gugatan.
"Ini biasanya yang dibicarakan masalah ekspopriasi (pengambilan atas aset orang lain dengan membayar kompensasi atas kerugian yang ditiimbulkan). Pada saat bersamaan dia (Newmont) mengatakan mau ekspopriasi daripada invesmentnya," ucap Lutfi di Kantornya, Kamis (7/8).
"Jadi saya merasa mereka tidak menunjukkan niat baik. Selama dia melanjutkan proses arbitrase, kami melihat dia tidak punya niat baik untuk menyelesaikan masalah ini," tandasnya.
Sebelumnya, Newmont menyatakan ingin kembali berunding dengan pemerintah. Namun, itu tak dibarengi dengan pencabutan gugatan atas kebijakan pemerintah terkait ekspor mineral konsentrat di badan arbitrase internasional.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung (CT) di Kantornya. Dia mengaku telah menerima surat terkait itu dari petinggi Newmont.
"Saya terima surat hari ini yang menyatakan Newmont ingin berunding tapi dengan tidak mengesampingkan hak mereka untuk memproses gugatan di arbitrase, itu sama saja bohong. Jadi kalau mau berunding, cabut dulu," katanya.
Dia menambahkan, sebaiknya Newmont balik ke meja perundingan dan mencabut gugatan. Jika tidak, pemilik tambang Batu Hijau di Sumbawa itu akan menderita kerugian.
"Bayangkan, setiap hari, minggu, bulan berapa biaya overhead-nya? Income gak ada tapi keluar biaya terus, kan rugi. Mendingan balik berunding."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, dalam pengungkapan TPPU bukan sekedar perbuatan, tapi bagaimana mampu membongkar aliran.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaTingginya minat investasi jadi bukti nyata IKN mendapatkan atensi pelaku usaha.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaSaat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaTerbaru, surat pernyataan minat tersebut telah mencapai 328 LoI.
Baca SelengkapnyaMetso juga telah mendapatkan pesanan ulang untuk teknologi filtrasi tailing yang berkelanjutan pada proyek tambang nikel laterit baru Zhejiang Huayou Cobalt Co.
Baca SelengkapnyaUpaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi hal yang krusial guna menggenjot investasi di dalam negeri
Baca SelengkapnyaImpor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca Selengkapnya