Misbakhun minta menkeu hati-hati dalam kelola utang

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyatakan belum adanya strategi pengelolaan utang pemerintahan yang jelas oleh Kementerian Keuangan. Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani, di sisa masa pemerintahan, lebih hati-hati dan produktif dalam mengelola utang negara.

"Saya belum melihat strategi pengelolaan utang. Menurut saya ini bukan strategi utang tapi strategi mengelola APBN‎. Sebenarnya saya ingin Ibu Sri Mulyani lebih detail. Strategi ke depan seperti apa?," ujar Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/9).

Dalam rapat tersebut, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan utang pemerintah Rp 3.706,52 triliun pada akhir Juni 2017, atau meningkat Rp 34,9 triliun dari bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 3.717 triliun, rasio utang pemerintah hingga Juni 2017 sebesar 27,02 persen dari PDB.

‎

Hingga akhir tahun ini pemerintah menargetkan rasio utang pemerintah pusat sebesar 28,1 persen terhadap PDB. Sementara itu, batas aman utang pemerintah yang diperbolehkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebesar 60 persen dari PDB.‎

‎

Misbakhun berpendapat kita tidak bisa membandingkan utang negara Indonesia dengan Jepang atau negara maju lain. Masih ada risiko yang sangat besar walaupun porsi SUN dimiliki oleh 62 persen investor dalam negeri. Sebab, pembandingan utang yang digunakan oleh Menkeu hanya dengan negara-negara G-20.

‎

"Kenapa parameternya hanya PDB semata? Aset negara, cadangan devisa dengan negara-negara tersebut padahal sangat berbeda. Jepang dan Amerika tidak berbicara lagi mengenai PDB, tapi Gross National Product (GNP). Barulah kita berbicara mengenai quality pembangunan ekonomi kita. Jadi pembandingannya tidak sesuai," kata Misbakhun.

‎

Misbakhun juga menekankan, meskipun Indonesia sudah memiliki investment grade dari pihak pemeringkat internasional, bukan berarti membuat ekonomi dan utang negara menjadi baik. Mengenai investment grade, lanjut dia, walaupun pemerintah mau berikan yield yang tinggi, Indonesia masih dipandang oleh para pemegang dalam posisi tawar yang lebih lemah.

‎

"Kreativitas ini yang ingin kita butuhkan. Pemegang surat utang Indonesia adalah orang Indonesia tapi kita ada problem tentang likuiditas. Kita tidak ada uang untuk membayar mereka," pungkasnya.