Menyusul Malaysia, Indonesia bebaskan bea keluar CPO
Merdeka.com - Mulai Oktober 2014, ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) akan dibebaskan bea keluar (BK). Kebijakan ini diharapkan tidak mendorong eksportir untuk mengekspor dalam volume besar.
"Walaupun BK 0 persen, saya imbau eksportir tidak jor-joran," ujar Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi di kantornya, Jumat (26/9).
Dia menjelaskan, jika eksportir jor-joran mengekspor CPO maka dikhawatirkan bakal membuat harga minyak sawit mentah semakin anjlok. Saat ini saja, kata dia, harga CPO dunia turun dari USD 740 metrik per ton menjadi USD 650-660 metrik per ton. "Memperbesar ekspor, suplai bertambah, harga tertekan," katanya.
Bayu menuturkan, kebijakan penghapusan bea keluar untuk komoditas CPO sudah dijalankan terlebih dahulu oleh Malaysia mulai awal September 2014. Kebijakan Indonesia yang ikut membebaskan bea keluar sebagai strategi untuk bisa bersaing dengan CPO Malaysia di pasar dunia.
Bayu juga menceritakan, pengusaha minyak sawit Indonesia sudah berjanji menjaga keberlanjutan komoditas ini. Ada beberapa kesepakatan yang disampaikan saat pertemuan di New York yakni produksi yang berkelanjutan, suplai yang berkelanjutan, mendukung semua regulasi yang mendorong keberlanjutan suplai dan produksi, meningkatkan produktivitas petani kecil, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses produksi kelapa sawit.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memaparkan, proses importasi beras ini masih berasal dari negara-negara langganan Indonesia.
Baca SelengkapnyaUpaya Bulog untuk mendatangkan impor beras kali ini akan jauh lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sri berharap produknya akan semakin besar dan dapat dijual di mana-mana.
Baca Selengkapnya"Ini menyebabkan produksi rokok mengalami penurunan terutama golongan 1 yaitu produsen terbesarnya," ucap Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaImpor beras ini ditujukan untuk mengamankan cadangan beras dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPerusahaan tersebut mengekspor sarung tangan sebanyak 339 karton
Baca SelengkapnyaPemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca Selengkapnya