Menteri Sri Mulyani Minta Pendemo Iuran BPJS Kesehatan Tak Rusak Fasilitas Negara
Merdeka.com - Ratusan demonstran yang terdiri dari warga miskin kota, buruh dan mahasiswa menggeruduk kantor BPJS di Jalan AP Pettarani, Makassar, terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah pada Januari mendatang. Tidak hanya di Makassar, masyarakat juga berbondong-bondong mendatangi istana negara dan kantor DPR, Jakarta, menyerukan hal yang sama.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap masyarakat menyampaikan aspirasinya tanpa merusak fasilitas negara. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.
"Saya harap semuanya tetap diwadahi dalam proses ekspresi, aspirasi, politik yang baik, yang tidak anarkis, tidak merusak karena ini milik kita bersama. Apapun yang kita rusak, itu merusak diri sendiri," ujar Menteri Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (2/10).
Dia melanjutkan, perbedaan sikap dalam menanggapi kenaikan iuran BPJS adalah sesuatu yang dapat diterima. Dia pun berharap semua pihak menyampaikan aspirasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Saya berharap semua elemen masyarakat, apapun pandangan dan perbedaannya, semuanya disampaikan dalam satu koridor yang tertib, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya.
"Indonesia adalah negara demokrasi yang sudah kita sepakati bersama dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Dalam demokrasi ada perbedaan, oleh karena itu kita punya demokrasi, jadi kalau ada aspirasi dan perbedaan saya rasa itu adalah wajar," sambungnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Angger P. Yuwono mengatakan, kenaikan iuran untuk mengatasi defisit BPJS kesehatan akan berlaku hingga akhir 2021. Menurutnya, defisit terjadi akibat belum sesuainya besaran iuran program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan dengan perhitungan aktuaria. Sehingga diperlukan adanya penyesuaian besaran iuran setiap dua tahun.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi, syarat untuk mencapai generasi emas 2045 ialah harus sehat dan pintar.
Baca SelengkapnyaBendahara Negara ini juga mengajak masyarakat pemegang hak suara untuk bijak memilih sesuai hati nuraninya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Budi menyebut kesehatan dan pendidikan berkualitas merupakan dua kunci penting agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2030.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah cukup memberikan fasilitas kepada para pelaku seni budayawan.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya