Menteri Rini kesal BUMN disebut monopoli proyek infrastruktur & UMKM tidak kebagian

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengungkapkan kekesalannya karena dituding telah memonopoli proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia. Hal tersebut menyusul pernyataan yang dilontarkan Ketua Umum Kamar dagang dan Industri (Kadin), Rosan P Roeslani yang menyatakan bahwa banyak proyek infrastruktur dikuasai BUMN sehingga swasta dan UMKM tidak kebagian jatah.

Rini bahkan menantang Rosan untuk menyebutkan nama-nama UMKM yang dimaksud. Pasalnya, kata Rini, selama tiga tahun terakhir ini pihaknya justru mendorong UMKM agar terus berkembang.

"Saya sangat tersinggung mengenai UMKM itu. Yang mana UMKM nya? Tanya saja sama ketua Kadin, UMKM yang mana?," kata Rini, dalam sebuah acara bincang santai yang digelar di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (5/10).

Rini mengungkapkan, sebagai BUMN dirinya justru selalu mendorong UMKM dari yang paling mikro yang tidak bisa diterima perbankan Rp 5.000.000 hingga Rp 25.000.000. "Kami berikan ibu-ibu (rumah tangga) pinjaman Rp 500.000 sampai Rp 3.000.000,” ujarnya.

Hingga saat ini, lanjutnya, sudah sekitar 1,3 juta ibu rumah tangga yang diberi kucuran dana agar bisa mengembangkan ushanya menjadi sebuah UMKM.

Rini menegaskan, dia selalu mewanti-wanti anak buahnya agar tidak hanya konsentrasi mengembangkan usaha-usaha mereka, namun harus menyadari bahwasanya sebagai BUMN harus memperhatikan masyarakat karena menyadari masih banyak warga yang berpenghasilan rendah.

Rini meminta, jika memang ada UMKM yang mati karena lahannya dicaplok BUMN tunjukkan kepadanya. "UMKM mana? Yang mana? Kalau ada kasih tau, berarti itu kesalahan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri penutupan Rakornas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/10). Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani menyampaikan keluhan-keluhan yang dialami oleh para pengusaha.

Salah satu yang menjadi keluhan adalah terkait perusahaan BUMN yang dinilai terlalu mendominasi proyek-proyek infrastruktur. Padahal, ada jatah swasta dan UMKM disana.

"Kami melihat bahwa pada saat ini kami rasakan peran BUMN telah terlalu jauh, BUMN jumlahnya ada 118, tapi dengan anak cucu cicit hampir 800 dan itu mohon maaf, ambil banyak porsi swasta dan UMKM," kata Rosan.