Menteri Jonan Minta PLN dan KPU Bersinergi Jaga Listrik Saat Pilpres

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta PT PLN (Persero) agar berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendeteksi keperluan listrik di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat hari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada 17 April 2019.

"Saran saya, sebelum tanggal 17 itu PLN bicara lagi dengan KPU, kurangnya apa, apa yang diperlukan, nanti masukan-masukan dari KPU sebelum tanggal 17 itu apa," imbuh Jonan di Pusat Pengatur Beban (P2B) PLN di Gandul, Depok, Jawa Barat, Jumat (12/4).

Selain itu, dia juga menginstruksikan PLN untuk memastikan kelancaran penyaluran listrik di wilayah terpencil Nusantara pada saat pemilu berlangsung.

"Kalau bisa hingga setiap KPU Daerah itu tanya lagi apa yang perlu dipersiapkan. Khususnya mungkin untuk daerah-daerah terpencil dan remote yang mungkin komunikasinya tidak mudah," desaknya.

"Setelah itu di kantor-kantor KPUD untuk penghitungan suara dan untuk sistem logistiknya jangan sampai down. Jadi bukan hanya KPU pusat saja, tapi KPUD di daerah juga," dia menambahkan.

Adapun PLN memproyeksikan beban listrik pada saat Pemilihan Umum, Rabu (17/4/2019) mendatang memang akan mengalami penurunan. Ini lantaran pada hari tersebut konsumsi tenaga listrik yang sangat besar seperti di sektor industri dan perkantoran akan berhenti beroperasi.

Direktur Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Amir Rosidin mengungkapkan, daya beban listrik saat siang pada 17 April nanti akan diturunkan sebesar 5.000 Mega Watt (MW), dari 20 ribu MW menjadi 15 ribu MW.

Pengurangan beban puncak juga akan terjadi saat malam harinya, yakni dari rata-rata sebesar 26-27 ribu MW menjadi 22 ribu MW. Hal tersebut sengaja dilakukan lantaran sistem daya listrik yang ada dinilai sudah mencukupi.

"Jadi secara sistem kita cukup, beberapa pembangkit malah dipadamkan karena itu tidak dibutuhkan lagi. Sistem sudah cukup," ungkap Amir.

Regional Jawa dan Bali bahkan disebutnya bakal menurunkan konsumsi listrik yang lebih besar, yakni hingga minus 1.000 MW. "Untuk sistem di Jawa-Bali, kalau rata-rata sekitar 2-2.500 (MW), ini turun menjadi 1.200 MW. Jadi turun sekitar 1.000 MW," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com