Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengungkapkan, banyak modus-modus yang sudah ditemukan terkait praktik mafia tanah. Modus tersebut yaitu mengambil tanah kosong bekerja sama dengan oknum BPN, mengubah data di Pusdatin dan mengeluarkan sertifikat.

Menteri Hadi menegaskan apabila ada pegawai BPN yang melakukan tindakan tersebut maka dirinya akan menonaktifkan jabatan dan melakukan proses hukum. Apabila sudah terbukti bersalah maka akan diberhentikan.

"Terobosan untuk melawan mafia tanah akan terus saya lakukan. Banyak modus-modus yang sudah ditemukan. Modus seperti itu sudah ada banyak dan terus akan kita proses, apabila ada oknum dari anggota BPN pastikan akan kita proses dan terbukti pidana inkrah pasti dipecat," tegas Menteri Hadi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (26/7).

Selain modus tersebut, dia menerangkan ada juga modus dengan motif lainnya, yaitu mengubah data baik data fisik maupun yuridis di atas sertifikat. Seperti mengubah nama hingga luas tanah.

"Itu semua sedang kita proses dan pasti dapat hukuman berat," ucap Menteri Hadi.

Kasus mafia tanah yang paling banyak terjadi saat ini terdapat di Riau, Sumatera Utara dan Jambi. "Baru saja kita mendapatkan hasil dari Pansus DPRD Provinsi Jambi ada beberapa masalah, dari 200 laporan yang disampaikan Pansus setelah kita konpers ada 6 yang harus segera kita tangani (BPN)," tuturnya.

Berhadapan dengan Mafia Tanah, Laporkan ke Hotline Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanudin meminta seluruh jajaran untuk memberantas mafia tanah. Dia meminta seluruh jajaran di daerah membuka pintu seluas-luasnya untuk menyerap laporan masyarakat yang berhadapan dengan mafia tanah.

Dia bahkan memerintahkan setiap satuan kerja membuka hotline khusus. Hotline ditujukan untuk menampung dan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan hukum yang terindikasi menjadi korban mafia tanah.

Saat ini untuk tingkat Pusat di Kejaksaan Agung telah dibuka Hotline Pengaduan di 081914150227. Langkah di tingkat pusat ini diharapkan diikuti oleh jajaran di level daerah.

"Mari kita bersama sama bahu membahu basmi habis para mafia tanah! Dan berikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah," tegas dia dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Jumat (12/11).

Dia memerintahkan jajarannya segera membentuk tim khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah. Tim yang beranggotakan jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus Kejagung diharapkan bisa menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar akarnya.

"Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya," ujar dia.

Dia juga mewanti-wanti segenap anak buah agar jangan coba-coba 'main mata' dengan sindikat mafia tanah. Sebab ada tindakan tegas yang sudah menanti.