Menteri ESDM: Saya akan buktikan soal Freeport bukan tekanan Amerika

Merdeka.com - Sepekan terakhir, pemerintah dihujani kritik lantaran memperpanjang izin ekspor konsentrat milik PT Freeport Indonesia. Pemerintah batal membekukan izin ekspor konsentrat lantaran Freeport berjanji segera membangun pabrik pemurnian dan pengolahan atau smelter. Freeport juga sudah memberikan 'uang jaminan' keseriusan pembangunan smelter.

Namun, keputusan ini dituding sebagai bentuk takutnya pemerintah Indonesia pada induk perusahaan yakni Freeport McMoran yang bermarkas di Amerika Serikat. Ada pula yang menuding pemerintah memutuskan itu lantaran di bawah tekanan Amerika.

Dalam wawancara khusus dengan merdeka.com akhir pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membantah semua tudingan itu. Bahkan dia balik menuding orang-orang yang mengkritiknya.

Dalam pandangannya, orang yang menilai keputusan pemerintah karena tekanan asing, justru mereka bermental terjajah. Sebagai bangsa merdeka, kata dia, pemikiran seperti itu seharusnya tidak perlu.

"Orang yang berfikir kita mengambil keputusan karena luar negeri itu orang yang merendah diri, seperti tidak punya kedaulatan. Jadi tidak boleh ada persepsi apa yang kita putuskan itu karena ada tekanan dari luar negeri," tegas Sudirman saat berbincang dengan merdeka.com di ruangannya.

Dia mengklaim, pemerintah punya sikap tegas terkait persoalan Freeport. Karena itu, dia meminta masyarakat tidak berfikir skeptis dengan anggapan pemerintah ditekan pihak asing.

"Ini yang harus saya luruskan dan saya berharap Anda tulis itu, berfikir bahwa kita mengambil keputusan karena tekanan luar negeri itu adalah refleksi dari mental terjajah dan itu tidak boleh diteruskan," ucapnya.

Lalu, bagaimana pemerintah akan membuktikan pada rakyat bahwa keputusan terkait Freeport tanpa campur tangan atau tekanan asing? Menteri Sudirman menjawab enteng. Dia yakin hanya segelintir rakyat yang berfikir dan menganggap pemerintah dikendalikan asing. Sebaliknya, publik pada umumnya masih percaya pada pemerintahan Jokowi-JK.

"Jadi saya tidak memiliki kekhawatiran. Tinggal nanti dibuktikan saja apa keputusannya begitu (karena tekanan asing)? Pemerintah berpihak pada kepentingan masyarakat, gitu saja. Dan kadang-kadang ada hal yang perlu waktu untuk membuktikan, tidak perlu dengan verbal, tidak perlu dengan omongan sekarang, biar saja," katanya.