Menteri Edhy Keluhkan Kecilnya Anggaran KKP: Kalau Dulu Tahu, Saya Minta Rp15 Triliun

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo kembali menyinggung anggaran yang diberikan pemerintah sebesar Rp6,45 triliun kepada kementeriannya. Anggaran itu dinilai tidak cukup untuk mendanai seluruh program dari KKP.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Rapat Kerja Pengawas (Rakerwas) 2020 di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, (4/2).

Menteri Edhy mengatakan, bahwa sebelum dirinya diumumkan menjadi Menteri KKP ini, dia sudah diperintahkan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan hal penting, yakni membangun komunikasi dengan nelayan, dan membangun perikanan budidaya.

"Bangun komunikasi dengan nelayan, artinya ini luas sekali, kelihatannya satu kalimat tapi intinya adalah bagaimana saya sebagai menteri mampu mengakomodir semua kepentingan di sektor ini, baik nelayan perorangan, nelayan kelompok, korporasi provinsi, kabupaten, kota, maupun nelayan yang skalanya jauh lebih besar lagi skala industri," kata Edhy.

Kemudian dia menyinggung anggaran KKP yang diberikan pemerintah harus saling berdampingan atau cukup. Dia sedikit menyesalkan karena anggaran untuk KKP hanya Rp6,45 triliun, padahal sebelumnya anggaran KKP pernah sampai Rp11 triliun lebih.

"Kita pernah mendapat anggaran Rp11 triliun lebih, saya saksi waktu itu, tiba-tiba berangsur turun turun turun hingga Rp5 triliun dan sekarang Rp6,45 triliun, tadinya mau dikasih DPR itu Rp4,57 triliun tapi dirjen, irjen, dan sekjen berjuang demi kami akhirnya Rp6,45 triliun bisa dibayangkan kalau anggaran saat ini Rp4,57 triliun. Kalau dulu tahu bakal jadi menteri KKP saya bakal minta anggaran Rp15 triliun saja sekalian," ungkapnya.

Anggaran Kurang Mencukupi

Namun apa daya, keinginannya tidak bisa terealisasikan, dikarenakan sistem sudah berjalan, dan anggaran tersebut sudah dihitung oleh Kementrian Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Kendati begitu, meskipun anggaran dana di KKP kurang mencukupi, dirinya berharap bisa mencukupi, makannya penting untuk melakukan komunikasi, yang harus dibuka bagi para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

"Ini butuh bimbingan nah mari kita sama-sama membangun komunikasi ini dan kami harapkan rakerwas ini membuahkan hasil, saling keterbukaan antara yang mengawasi dan diawasi, yang diawasi jangan merasa dicurigai dan yang mengawasi jangan merasa dia punya power bisa ngapa-ngapain buat yang diawasi," ujarnya.

Sangat penting menurut Edhy dalam menciptakan Good Governance dilingkungan KKP, khususnya dalam hal pengawasan.

"Diawasi saja Ada pencurian apalagi tidak diawasi ini, yang harus kita percaya kita semua harus mawas kepada diri kita, saya selaku menteri juga mawas apakah saya sudah layak menjadi menteri sejauh manakah kerja saya seperti apakah arah saya," ungkapnya.

Selanjutnya tugas kedua dari presiden yang ditugaskan kepada Edhy, yakni membangun perikanan budidaya (Aqua Culture). Ternyata ia melihat potensi budidaya itu besar, dan pihaknya baru akan melakukan observasi atau eksploitasi budidaya.

Budidaya Belum Maksimal

Namun, menurutnya upaya budidaya itu belum maksimal, hanya 10 persen saja dari total lahan perairan laut maupun dataran tinggi, serta perairan umum lainnya.

"Komoditasnya pun masih jauh kalah dengan negara-negara maju dari kita. Saya melihat kemampuan ini peluang ini sangat besar, jangan bicara yang 90 persen dulu, sisanya yang 10 persen aja kalau kita optimalkan peningkatannya akan ada lapangan pekerjaan baru, tercipta pendapatan baru, demikian akan menambah devisa negara," jelasnya.

Lanjut lagi Menteri Edhy menyinggung anggaran. Menurutnya jika dilihat dari anggaran KKP memang relatif kecil, dari pada peran swasta yang memang harus dilakukan kerjasama.

"Saya yakin hitungannya hanya 10 persen kemampuan membackup program nasional kita, nah ini yang harus kita berikan contoh kepada pelaku usaha dengan anggaran yang terbatas ini bagaimana kita bisa secara transparan, menentukan program program prioritas kita," pungkasnya.

Reporter: Tira

Sumber: Liputan6.com