Menteri Basuki Marah Penanganan Kawasan Kumuh Tak Kunjung Selesai

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono geram karena kawasan kumuh di Indonesia tak kunjung bisa tertata rapi. Menyusul, ada sejumlah pengerjaan penataan kawasan kumuh yang menyisakan pekerjaan rumah (PR) dari tahun ke tahun.

Hal ini diungkap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti. Dia menuturkan, dari target penanganan kawasan kumuh seluas 10.000 hektare pada periode 2020-2024, masih tersisa 3.125,7 hektare yang perlu digarap.

"Tapi masih ada 3.125 hektare yang belum tertangani, masih ada sisa 3.000 hektare, tapi jangan nambah lagi ya, ini setiap tahun nambah-nambah-nambah lagi. Harusnya setop," ujarnya dalam Workshop Nasional bertajuk 'Semangat Merangkai Aksi Keberlanjutan Penanganan Kumuh', di Hotal Bidakara, Jakarta, Selasa (20/6).

Menurut bahan paparannya, pada RPJMN 2015-2019, ditargetkan penataan kawasan kumuh seluas 38.431 hektare. Namun, capaian hingga akhir 2022 hanya mampu tertangani seluas 32.222 per 2019.

Kemudian, target RPJMN 2020-2024 seluas 10.000 hektare kawasan kumuh bisa ditangani. Dengan persentasi yang sudah digarap seluas 6.782 hektar, atau adalah 68,7 persen.

"Ini yang sering bapak menteri marah, 'kamu hanya memberikan infrastruktur saja, tapi masyarakatnya apakah sudah berubah? pola hidupnya sudah berubah atau belum?, ekonominya sudah berubah atau belum?' dan ini yang sering ditanyakan bapak menteri kepada kami," sambung Diana.

Butuh Peran Masyarakat

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan peran masyarakat menjadi penting dalam menjaga kawasan yang sudah ditata menjadi tidak kumuh. Sejauh ini progres penataan pun terus digenjot Kementerian PUPR.

"Mulai saat ini kita harus evaluasi, walaupun sebenarnya Bank Dunia juga sudah melakukan evaluasi semuanya. Kita juga dapat apresiasi terkait dengan penanganan kumuh ini, ktia harus bangga dengan semua ini," ujarnya.

Kendati begitu, Diana mengaku belum puas atas capaian yang ada. Dia meminta ada upaya menyeluruh seperti keterlibatan masyarakat dalam menjaga hasil penataan kawasan kumuh.

"Ini yang mesti kita pikirkan, gimana caranya, agar masyarakat itu juga ada rasa memilikinya. Kalau masyarakat gak ada rasa memilikinya, 'yaudah, itu kan kawasan, saya kan rumahku aja', padahal Kotaku kan kawasannya yang harus ktia pikirkan juga," sambung Diana.

Evaluasi

Menindaklanjuti hal itu, Diana meminta setiap jajaran terkait bisa turut melakukan evaluasi dari pelaksanaan program yang ada. Utamanya dalam proses penataan kawasan kumuh dari yang sudah dijalankan sebelumnya.

"Nanti mohon dievaluasi, hari ini kita melakukan evaluasi, rembug, kira-kira berubah atau enggak, kalau enggak berubah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau melanjutkan penanganan kumuh ini lagi, karena kita masih ada PR tadi," kata Diana.

"Nah ini coba kita evaluasi jadi jangan hanya sudah bagus, Parit Nanas (Pontianak) bagus, Banjarmasn bagus, tapi kalau gak diopeni (diurus) satu-dua tahun tanamannya juga sudah gak tumbuh, bangunannya mungkin gak terawat, reot semuanya bahkan mungkin juga sudah gak karu-karuan. Ini harus dievaluasi semuanya," sambung dia.