Menperin Ingin Industri Kesehatan Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Merdeka.com - Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah mempercepat reformasi fundamental di sektor kesehatan. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di kompleks Parlemen Gedung DPR/MPR, Jumat (14/8). Menurut Kepala Negara, salah satu upaya yang perlu diprioritaskan adalah pengembangan industri obat dan alat kesehatan.

Menanggapi pernyataan Presiden tersebut, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pihaknya terus berupaya mewujudkan industri obat dan alat kesehatan menjadi sektor yang mandiri di dalam negeri. Artinya, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat domestik sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.

"Kami mendorong agar sektor industri obat dan alat kesehatan dapat menjadi pemain utama dan tuan rumah di negeri sendiri. Apalagi, sektor ini masuk dalam kategori high demand di tengah masa pandemi Covid-19. Ini sebagai salah satu potensinya," tutur Menperin di Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Agus, kemandirian industri obat dan alat kesehatan perlu ditopang dengan pendalaman struktur manufakturnya, mulai dari sektor hulu, menengah hingga hilir. Guna mendukung kemandirian sektor ini, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Farmasi.

"Peningkatan utilisasi TKDN merupakan kunci utama agar Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri di sektor farmasi, khususnya dalam hal produksi bahan baku obat," ungkapnya.

Kawasan Industri

Upaya lainnya yang sedang digenjot pihaknya yakni membangun kawasan industri terpadu, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Misalnya, Kawasan Industri Batang, Subang, dan Majalengka yang tengah dikebut pengembangannya. Langkah ini untuk menarik investasi potensial, serta upaya menyinergikan industri skala besar dengan industri kecil menengah (IKM).

"Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, kawasan industri akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menata regulasi yang tepat bagi pelaku usaha segera mungkin. Sehingga menciptakan ekosistem yang kondusif.

"Artinya, peraturan nantinya tidak tumpang tindih atau menjadi rumit. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat," tandasnya