Menkop Teten Ungkap Pentingnya Kebijakan Perdagangan Digital
Merdeka.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menjelaskan pentingnya kebijakan perdagangan secara elektronik. Menurutnya, hingga kini pemerintah yaitu KemenkopUKM, Kemenkominfo dan Kementerian Perdagangan masih mematangkan beberapa hal.
"Saat ini perdagangan melalui sistem elektronik, kebijakannya sedang dipertajam. Bersama Kemendag, Kemenkominfo," kata Teten dalam konferensi pers online, Jakarta, Selasa (3/8).
Ada beberapa alasan yang membuat kebijakan perdagangan digital menjadi sangat penting. Pertama, untuk meminimalisir ancaman terhadap UMKM dan industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak sehat.
Lalu kedua, mendorong penguatan produk pedagang dalam negeri. Ketiga, mengharuskan adanya pengembangan akses usaha UMKM. Lalu selanjutnya, memastikan perlindungan konsumen dari perdagangan produk luar negeri.
Keempat hal tersebut, kata Teten, masih terus dimatangkan agar lebih menguntungkan serta dapat menjadi benteng bagi UMKM dalam negeri. "Ini ruang lingkupnya cukup besar mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai," kata Teten.
Dia melanjutkan, adanya perdagangan e-commerce merupakan perhatian utama yang diberikan kepada KemenkopUKM untuk diselesaikan agar tak merugikan UMKM lokal. Namun demikian, langkah tersebut tidak berlawanan dengan perjanjian perdagangan bebas ASEAN.
"Ini bukan melawan prinsip perdagangan bebas karena kita punya perjanjian MEA. Tapi setiap negara termasuk Indonesia yang mayoritas pelaku usaha UMKM memiliki kepentingan melindungi pelaku usahanya," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahkan Menkominfo menyebut situasi ruang digital lebih baik dibandingkan pada 2019.
Baca SelengkapnyaDahnil menjelaskan bahwa hilirisasi digital adalah penggunaan device bahkan hingga ke jaringan yang akan dibuat oleh putra-putri Indonesia.
Baca SelengkapnyaImplementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Saat ini Kemenkop UKM tengah mengumpulkan data - data calon penerima KUR untuk menilai perilaku mereka dalam bertransaksi.
Baca SelengkapnyaKemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaPaDi UMKM hadirkan sistem pembayaran yang efisien untuk transaksi yang lebih mudah.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca SelengkapnyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.
Baca SelengkapnyaTeten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca Selengkapnya