Menko PMK: Anggaran Pengentasan Kemiskinan Tak Sampai Rp500 Triliun

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy membantah anggaran program pengentasan kemiskinan mencapai Rp500 triliun. Bantahan ini merespon polemik pemberitaan mengenai anggaran program kemiskinan senilai hampir Rp 500 triliun yang habis untuk sekedar rapat di hotel.

Muhadjir menerangkan, nilai anggaran untuk penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari program perlindungan sosial dengan total anggaran sebesar Rp461,6 triliun.

"Dana penanggulangan kemiskinan tidak sampai Rp500 triliun. Jumlah itu adalah anggaran program Perlindungan Sosial ( Perlinsos ) yang pada 2022 mencapai Rp461,6 triliun," kata Muhadjir kepada awak media, Jakarta, Selasa (31/1).

Muhadjir menekankan, penggunaan anggaran program perlindungan sosial senilai Rp461,6 triliun tak sekadar untuk kegiatan rapat di hotel. Namun, juga membiayai sejumlah program subsidi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Di dalam Perlinsos itu memang terdapat komponen anggaran penanggulangan kemiskinan, namun juga berbagai subsidi. Misalnya subsidi BBM, listrik, gas, pupuk dan bibit. Subsidi BBM, misalnya, justru orang miskin tidak menikmati manfaat langsung," jelas Muhadjir.

Selain itu, anggaran program perlindungan sosial senilai Rp461,6 triliun di 2022 juga digunakan untuk subsidi iuran BPJS. Nilai bantuan subsidi BPJS ini menyasar lebih dari 130 juta penduduk. "Begitu juga subsidi pupuk dan bibit, karena sebagian petani miskin adalah buruh tani," ucap Muhadjir.

Kemudian, anggaran senilai Rp72 triliun dari program perlindungan sosial digunakan untuk kegiatan bantuan sosial. Pemberian program bantuan sosial di bawah komando Kementerian Sosial. "Bantuan spesifik untuk warga miskin itu berupa Bansos, terutama berada di Kemensos. Menurut bu Mensos tahun 2022 nilainya sekitar R 72 triliun (triliun)," ucap Muhadjir.

Dengan ini, Muhadjir memastikan penggunaan program perlindungan sosial senilai Rp461,6 tak habis untuk sekadar rapat di hotel. "Memang ada Bansos khusus warga miskin yang lewat kementerian lain dan pemerintah daerah lewat dana alokasi khusus (DAK) juga Dana Desa. Tetapi bisa dipastikan jumlah totalnya tidak sampai Rp500 triliun," terangnya.

Menteri Anas Kesal Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas kesal anggaran penanganan kemiskinan hampir senilai Rp500 triliun tidak membuahkan hasil. Di mana anggaran kemiskinan jumbo tersebut hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,6 persen.

Menteri Anas menyebut, rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran kementerian/lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, K/L terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan.

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L) banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang," katanya Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1).

Oleh karena itu, Kemenpan RB mendorong K/L terkait melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.

Selain itu, Menteri Anas meminta untuk K/L tidak harus mengundang konsultan dengan melakukan rapat di hotel-hotel. Dia menjamin cara ini tidak mempengaruhi penilaian untuk mendapatkan alokasi anggaran.