Menko Luhut sebut banyak sampah di Pulau Nipah, ini tanggapan Singapura

Merdeka.com - Duta Besar (Dubes) Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bahwa ditemukan banyak sampah di Pulau Nipah, Batam yang hanyut dibawa arus dari Singapura.

Menurutnya, pernyataan tersebut tidak benar. Bahkan, ketika Menko Luhut mengangkat masalah ini dengan Singapura pada Maret 2017, Singapura segera memberi tahu beliau tentang kebijakan ketat Singapura untuk mencegah polusi plastik Laut.

Dalam surat elektronik yang diterima Merdeka.com, Anil mengatakan Singapura menganggap serius mengenai masalah polusi plastik laut. Negara tersebut juga memiliki langkah-langkah ketat untuk mencegah pencemaran laut dari sumber yang berasal dari darat.

"Singapura memberlakukan hukum anti-sampah yang ketat. Singapura memiliki langkah-langkah pembersihan jalur air untuk mencegah sampah yang berasal dari darat, termasuk sampah plastik, memasuki laut," kata Anil, Senin (13/8).

Dia menjelaskan, sebagian besar sungai dan kanal di Singapura telah dibendung dan digunakan untuk air minum, dan karena itu tidak berkontribusi terhadap pencemaran di laut. Singapura juga berpartisipasi dalam mencegah polusi plastik laut yang akan memengaruhi asupan air di pabrik desalinasi air Singapura.

Singapura adalah salah satu negara pertama di Asia yang meratifikasi seluruh enam lampiran dari Konvensi MARPOL. Konvensi Organisasi Maritim Internasional (IMO) ini adalah konvensi internasional utama untuk mencegah polusi oleh kapal, termasuk melarang pembuangan plastik ke laut.

"Kami juga memberikan bantuan pengembangan kepada negara-negara lain di wilayah kita tentang pengelolaan limbah dan pengurangan sampah laut. Sebagai hasil dari langkah-langkah ini, Singapura diakui sebagai salah satu penyumbang terkecil polusi plastik laut di dunia, menurut penelitian yang relevan termasuk studi ternama tentang "Sampah Plastik Dari Darat Ke Samudera" yang diterbitkan oleh Universitas Georgia pada tahun 2015," lanjutnya.

Anil menambahkan, pihaknya sudah meminta Indonesia memberikan keterangan lebih lanjut atas tuduhan tersebut, namun dia belum menerima tanggapan apa pun hingga saat ini.