Merdeka.com - Amerika Serikat menggugat Indonesia senilai USD 350 juta atau sekitar Rp 5 triliun di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Gugatan pengenaan sanksi ini karena Indonesia dianggap mengabaikan keputusan sidang banding WTO pada November 2017 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku heran dengan tuntutan Amerika Serikat. Dia mengatakan, pada pertemuan akhir Juli lalu sebenarnya sudah diambil keputusan untuk menyepakati beberapa poin perjanjian dengan tim yang dikirim pemerintah.

"Jadi tadinya di sana responsnya bagus, (pada pertemuan) tanggal 24 sampai 27 Juli 2018. Tapi tahu-tahu minggu kemarin, pimpinan WTO menerima surat dari perwakilan AS," ujar Menko Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (8/8).

Usai pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tersebut, Amerika Serikat malah mengirim keberatan kepada WTO karena hasil pertemuan tidak menyepakati aturan hasil pertanian. WTO kemudian, mengirim surat tembusan kepada Indonesia melalui duta besar Indonesia di Jenewa, Swiss.

"Seperti dalam hal akses mereka menjual produk-produknya, utamanya buah-buahan. Kedelai AS banyak sekali (ke Indonesia). Tapi buah-buahan, mereka merasa dihalangi," jelas Darmin.

Sebenarnya, Indonesia sudah melakukan perubahan aturan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan soal holtikultura, saat kalah banding dalam sengketa dengan AS dan New Zealand. Namun, perubahan aturan ini dinilai masih kurang memuaskan.

"Tapi mereka bilang, perubahan Permentan dan Permendag ini belum sesuai dengan keinginan mereka," kata Darmin.