Menko Airlangga Secepatnya Serahkan Skema Solusi Masalah BBM Subsidi ke Jokowi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan beberapa alternatif terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Mengingat harga minyak dunia terus melambung tinggi dan biaya subsidi energi pemerintah telah mencapai Rp 502 triliun.

"Skemanya pemerintah sudah siapkan beberapa alternatif," kata Menko Airlangga di Istana Negara, Selasa (23/8).

Menko Airlangga mengaku, dalam waktu dekat, beberapa alternatif tersebut akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Setelah itu, baru akan ditentukan kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menjaga keuangan negara dari dampak krisis energi.

"Tentu kita akan dalam waktu dekat dilaporkan kepada Bapak Presiden," kata dia.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar ini enggan membeberkan skema alternatif yang dibuat pemerintah. Termasuk waktu pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi di tingkat masyarakat.

"(Pengumuman) menunggu dari skenario yang diambil nanti," pungkasnya.

Pemerintah Minta Pengertian Rakyat Ketika Harga BBM Subsidi Naik

Di tempat berbeda, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali memberikan sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dia menyebut tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp 502 triliun hanya untuk menahan kenaikan harga BBM dari harga keekonomiannya.

Mewakili Presiden Joko Widodo dia pun meminta masyarakat memahami kondisi keuangan negara terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah tidak bisa lebih lama menahan kenaikan harga BBM di tingkat konsumen karena harga minyak dunia terus meroket.

"Pak Jokowi mengerti rakyat di bawah, tapi sebagai rakyat kita harus mengerti keuangan negara," ungkap Menteri Bahlil dalam acara Pemberian NIB untuk Pelaku UMK Perseorangan di DIY, Yogyakarta, Selasa (23/8).

Menteri Bahlil mengatakan, jika pemerintah terus menekan harga BBM, anggaran subsidi bisa jebol hingga Rp 600 triliun. Sementara itu pendapatan negara tahun ini diperkirakan sebesar Rp 2.350 triliun.

"Jadi kalau Rp 600 triliun dipakai subsidi, artinya 25 persen pendapatan APBN kita hanya untuk subsidi," kata Menteri Bahlil.