Menko Airlangga: Dalam Dua Pekan ke Depan Belum Ada Pelonggaran PSBB
Merdeka.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan dalam dua pekan ke depan belum akan ada pelonggaran dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Kami masih melihat sektor dan daerah dan tentu belum ada jadwal yang ditetapkan. Dalam dua minggu ini tadi ditegaskan belum ada pelonggaran PSBB," kata Airlangga usai rapat terbatas mengenai Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 yang dipimpin Presiden Joko Widodo dikutip dari Antara, Senin (18/5).
Airlangga juga membantah kabar yang beredar mengenai jadwal pemulihan operasional untuk pusat-pusat kegiatan ekonomi pada awal Juni 2020. Menurut dia, pemerintah masih mengkaji lebih detail mengenai sektor usaha dan daerah yang akan diberikan pelonggaran.
"Seluruhnya itu nanti akan menunggu kajian yang akan dilakukan dalam dua pekan ini," ujarnya.
Selama dua pekan ke depan ini pemerintah akan mengkaji lebih detail kriteria dan tahapan daerah untuk memulai kehidupan normal baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19.
Kriteria yang digunakan pemerintah untuk menentukan kesiapan daerah dalam memasuki tahapan kehidupan normal baru antara lain adalah parameter reproduction rate, atau indikator untuk melihat tingkat penularan Virus Corona antar individu di setiap daerah.
Bila daerah dengan reproduction rate atau R0 di atas 1 maka daerah tersebut masih di tahap penularan yang tinggi. Sementara bila R0 di bawah 1, itu menandakan penyebaran COVID-19 di sudah mulai landai.
"Bila R0 kurang dari satu sudah bisa dibuka untuk normal baru," ujarnya.
Kriteria Lainnya
Kriteria lainnya yang akan digunakan adalah kesiapan daerah. Penilaian kesiapan daerah dilakukan berdasarkan aspek epidemiologi, maupun kesiapan pemerintah daerah dan kedisiplinan masyarakat.
Lebih lanjut Airlangga juga menekankan belum ada peraturan yang memberikan relaksasi kepada para karyawan untuk bekerja di kantor, berdasarkan usia karyawan tersebut.
"Terkait pekerja, belum ada regulasi atau usulan terkait dengan kriteria umur," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaRealisasi kenaikan PPN sebesar 12 persen pun pernah diungkap oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal.
Baca SelengkapnyaPadahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Salah satu faktornya adalah kinerja ekspor sepanjang tahun 2023 mampu menembus USD 258,82 miliar.
Baca SelengkapnyaKementerian Perhubungan resmi membuka posko terpadu angkutan lebaran yang beroperasi mulai 3-18 April 2024.
Baca SelengkapnyaKendaraan sumbu tiga ke atas pengangkut bahan pokok atau kebutuhan sehari-hari diperbolehkan tetap melintas.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga memastikan pemerintah akan melanjutkan program BLT Mitigasi Pangan senilai Rp600.000 per keluarga.
Baca SelengkapnyaProgram yang diunggulkan Prabowo-Gibran itu masih menunggu keputusan resmi pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.
Baca Selengkapnya