Mengaku surplus, Pemprov Bali tolak rencana impor beras

Merdeka.com - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Mardiana mengatakan, daerahnya tidak memerlukan impor beras sebab dari sisi ketersediaan masih mencukupi. Namun, dia tidak membantah akhir-akhir ini memang terjadi kenaikan harga beras di Bali.

"Bali sebenarnya aman-aman saja, dari segi pasokan atau ketersediaan cukup. Yang terjadi, memang ada kenaikan harga," ujar Mardiana seperti dikutip Antara, di Denpasar, Sabtu (20/1).

Mardiana mengatakan, berdasarkan data produksi 2017, Bali hingga saat ini masih surplus beras lebih dari 50 ribu ton. Demikian juga stok Bulog masih lebih dari 8.500 ton yang mencukupi hingga tiga bulan ke depan.

Rata-rata konsumsi per kapita masyarakat per hari sebanyak 276,31 gram atau 7,7 Kg dalam sebulan. Oleh karena itu, dengan luasan panen mencapai 142.321 hektare, produksi gabah kering giling sekitar 839.911 ton atau setara dengan produksi beras 486.747 ton.

Dengan jumlah penduduk Bali sekitar 4,2 juta dikalikan dengan kebutuhan beras per kapita, maka total kebutuhan beras dalam setahun mencapai 415.149 ton. "Jadi, sesungguhnya masih ada surplus," jelasnya.

Terkait dengan harga beras, sampai saat ini harga beras premium tidak ada yang di atas harga eceran tertinggi (HET). "Yang di atas HET adalah harga beras medium. Tetapi beras medium di Bali itu kualitasnya di atas medium yang ditetapkan Dinas Perdagangan. Beras medium yang tidak dalam kemasan, harganya saat ini berkisar Rp 10.800 hingga Rp 11.000," jelasnya.

Mardiana menambahkan, sebenarnya saat ini di penggilingan juga masih banyak stok gabah, tetapi kesulitan untuk memproses di tengah kondisi curah hujan tinggi. "Bulan Maret-April nanti akan ada panen raya. Kami sangat mengharapkan jangan sampai gabah kering panen anjlok saat panen raya," tandasnya.