Mendes PDTT: Warga Desa Jangan Tergantung Elpiji, Gunakan Limbah Kayu untuk Memasak

Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta masyarakat di desa tidak ketergantungan pada gas elpiji. Menurut dia, lebih baik masyarakat desa beralih dan memanfaatkan limbah kayu yang ada di sekitar untuk memasak.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan Kementerian PDTT dalam menangani inflasi di daerah pada tingkat desa. Dia menilai, ketergantungan masyarakat desa terhadap elpiji bisa terus memicu naiknya inflasi di daerah.

"Misalnya, hari ini kita gerakan di desa-desa tidak perlu tergantung pada elpiji tapi manfaatkan limbah-limbah yang ada untuk masak. Kemarin saya ke NTT mereka tidak butuh elpiji, tinggal bagaimana ini membudayakan kembali sambil memperhatikan lingkungannya dengan memanfaatkan limbah hutan dan lainnya sehingga tidak merusak hutan. Ini akan menurunkan kebutuhan energi," kata Menteri Abdul Halim Iskandar, Konferensi Pers, Demplot Peternakan Terpadu Berkelanjutan Desa Rawa Subur, Jumat (2/9).

Menurutnya, pengendalian inflasi daerah pada tingkat desa adalah rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang desa yang difokuskan agar barang dan di desa tidak mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya segera mengeluarkan Kepmendesa PDTT 97/2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa, fokus mensirkulasikan produk pangan dan energi antar desa untuk menjaga harga barang di desa tetap rendah, terutama komoditas pangan dan energi.

"Segera kita keluarkan Kepmen Kemarin nomor 97 Tahun 2022 yang mengatur ini dengan demikian kepala desa perangkat desa, BPD sudah punya cantolan hukum ketika akan memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pengendalian inflasi dan mitigasi pada dampak inflasi daerah pada tingkat Desa," jelasnya.

Mitigasi Inflasi Desa

Kepmendesa ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi di desa, melaksanakan mitigasi dampak inflasi di desa, dan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi Desa.

Sebagai informasi, Pemerintah tahun ini mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp502 triliun. Subsidi ini untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Elpiji atau gas dan juga listrik.

Harga LPG 3 kg. Saat ini harga ditingkat konsumen sebesar Rp4.250 per kg. Padahal harga keekonomiannya mencapai Rp18.500 per kg. Maka, subsidinya jauh lebih besar Rp14.000 per kg.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com