Membongkar Asal-Usul Dana Bansos Rp24,17 Triliun Segera Disebar Pemerintah
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menyebar program bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun. Kementerian Keuangan menyatakan, alokasi dana tersebut tidak akan memotong anggaran untuk subsidi energi, yang totalnya sudah mencapai Rp502,4 triliun.
"Kalau anggaran saya pastikan itu (diambil dari) anggaran bansos, bukan anggaran subsidi BBM," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta di kantornya, Senin (29/8).
"Anggaran yang diberikan ini tambahan dari persetujuan DPR dan cadangan lainnya," tambahnya.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa Pertamina perlu menjamin ketersediaan BBM subsidi? 'Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,' tukas Riva.
-
Siapa yang mendukung Banyuwangi dalam pengendalian inflasi? 'Kami juga terus koordinasi dengan BI sebagai otoritas moneter yang berkait erat dengan pengendalian inflasi. BI memiliki concern yang kuat dan detil ke pemda-pemda untuk mengendalikan inflasi sesuai arahan Presiden Jokowi,' jelas Ipuk.
-
Bagaimana Mendagri mengendalikan inflasi di Indonesia? Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi.
Sebenarnya kata Isa, dana yang dikeluarkan pemerintah pusat sebesar Rp22 triliun. Sedangkan sisanya Rp2,17 triliun berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalokasi 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
"Yang kita siapkan Rp22 triliun sebenarnya dan uangnya sudah ada. Sisanya dari Pemda (Rp2,17 triliun)," kata dia.
Isa menjelaskan bantuan sosial ini berikan sebagai bagian perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga-harga pangan. Ini tak lain sebagai dampak konflik global yang berdampak yang mulai dirasakan masyarakat.
"Harga-harga sudah naik dan ini perhatian pemerintah . Kenaikan harga pangan ini kan sudah sampai dirasakan masyarakat," kata dia.
Saat ditanya terkait hubungannya dengan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, Isa tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Dia hanya menyebutkan tambahan bansos ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat.
"(Dengan) ini apakah BBM mau dinaikan atau tidak yang pasti ini jadi kebutuhan untuk membantu rakyat," katanya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) pun diajak untuk bantu melindungi daya beli masyarakat.
Dalam hal ini, Kemendagri dan Kemenkeu bakal menetapkan aturan, di mana 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi, transportasi untuk angkutan umum, hingga ojek dan nelayan untuk perlindungan sosial tambahan.
Isa menyampaikan, alokasi dana bansos tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.
Data Penerima Bansos
"Harga-harga sudah naik. Jadi di sinilah perhatian pemerintah membiarkan rakyatnya bertahan sendiri. Pemerintah harus beri support," ungkap dia.
Adapun data penerima bansos Rp 24,17 triliun ini salah satunya didapat dari peserta program keluarga harapan (PKH).
"Para penerima adalah yang ada di PKH per hari ini. Jadi mirip BLT minyak goreng, tapi diberikannya ditambahkan kepada penerima sembako PKH," terang Isa.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran bansos tahun 2024 sudah sesuai keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani tegas menyinggung soal nalar publik sebelum menjelaskan lebih jauh terkait anggaran bansos.
Baca SelengkapnyaNgabalin menilai keterangan empat menteri itu melengkapi apa yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaAirlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian juga mengungkapkan beberapa oknum di daerah mencoba berbagai cara untuk memanipulasi data inflasi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaMenurut Ngabalin, kehadiran empat menteri disidang sengketa pemilu di MK perjelas soal bansos
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan adanya kenaikan bantuan sosial atau Bansos hingga 135,1 persen
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN Erick Thohir bingung kenapa program bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah diributkan akhir-akhir ini
Baca Selengkapnya